BANTEN — Keputusan merger ini lahir dari catatan panjang masalah pengadaan sarana perkeretaapian. Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengungkapkan, sejak 2016 nilai pengadaan sarana dari INKA telah mencapai sekitar Rp18 triliun. Namun, hampir separuh dari total kontrak tersebut mengalami keterlambatan pengiriman. Seluruh kontrak juga tercatat menghadapi persoalan teknis.
“Itu arahan dari Danantara, pokoknya targetnya tahun ini selesai. Nanti kami akan menjadi holding, dan INKA itu subholding,” ujar Bobby singkat kepada wartawan di Gedung Parlemen Senayan, Rabu (3/6/2026).
Kebutuhan sarana KAI ke depan sangat besar. Perusahaan memperkirakan perlu tambahan 2.166 gerbong bottom dump, 1.208 gerbong datar, 652 kereta penumpang, dan 30 rangkaian KRL. Sejumlah armada tua juga harus diganti demi standar keselamatan.
Skema Holding: KAI sebagai Induk, INKA Subholding
Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier memastikan Komisi VI telah menerima dokumen RKAP Danantara yang memuat agenda integrasi ini. Menurutnya, rencana penandatanganan akuisisi sudah terjadwal di November 2026.
“Di sini ada surat dari BP BUMN, di mana ada rencana integrasi KAI dengan INKA. Ini sangat bagus, dan rencana mulai akan ada tanda tangan akuisisi KAI-INKA di November 2026 di RKAP-nya,” kata Rizal dalam RDP dengan Komisi VI DPR.
Sebelumnya, pada 18 Mei 2026, Danantara telah memberikan mandat kepada kedua perusahaan untuk menjalani uji tuntas dan kajian menyeluruh. Struktur pasca-integrasi akan menempatkan KAI sebagai perusahaan induk (holding), sementara INKA berperan sebagai subholding.
Dampak ke Rantai Pasok dan Keuangan INKA
Integrasi ini bukan sekadar perubahan struktur. KAI membidik peningkatan keandalan armada lewat skema kontrak siklus hidup (lifecycle contract), yang diharapkan mendorong ketepatan waktu pengiriman dan efisiensi biaya. Sinergi vertikal ini dipercaya mampu memperbaiki margin operasional KAI.
Bagi INKA, kepastian pesanan jangka panjang menjadi nafas segar. Nilai pesanan yang dijamin hingga 2031 mencapai Rp18,9 triliun. Potensi bisnis perawatan, perbaikan, dan overhaul (MRO) pada periode yang sama diproyeksikan senilai Rp15,1 triliun. Integrasi ini juga diharapkan menjadi momentum restrukturisasi keuangan INKA dan membuka sumber pendapatan berulang dari bisnis MRO.
Dengan penggabungan ini, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri kereta api nasional sekaligus mengantisipasi lonjakan kebutuhan sarana seiring pertumbuhan angkutan penumpang dan logistik. Targetnya, November 2026 menjadi titik awal era baru perkeretaapian Indonesia.
