TANGERANG — Kabupaten Tangerang resmi memasukkan digitalisasi transaksi desa sebagai program prioritas lima tahun ke depan. Keputusan itu tertuang dalam RPJMD 2025-2029 yang disusun Pemkab Tangerang. Bupati Moch Maesyal Rasyid menekankan bahwa transformasi digital tidak boleh hanya dinikmati warga kota.
"Digitalisasi harus hadir sampai ke wilayah pedesaan. Masyarakat perlu mendapatkan akses pembayaran yang mudah, aman, dan terjangkau tanpa harus selalu datang ke kantor pelayanan," kata Maesyal di Tangerang, Minggu.
Mengapa Digitalisasi Desa Jadi Prioritas?
Menurut Bupati, sistem transaksi digital di wilayah pedesaan merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Tujuannya menciptakan layanan pemerintahan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, efisien, dan mudah diawasi. Ia menambahkan bahwa sosialisasi dan edukasi harus diperluas hingga tingkat desa agar seluruh masyarakat memperoleh kemudahan di era digital.
Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Pemkab Tangerang memperluas kanal pembayaran pajak dan retribusi, meningkatkan kualitas pendataan, memperkuat pengawasan dan penagihan, serta mengintensifkan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Semua itu untuk mempercepat adopsi pembayaran digital di pelosok.
Peran Camat, Kades, dan Lurah
Maesyal meminta para camat, kepala desa, dan lurah aktif menyosialisasikan layanan pembayaran digital sekaligus memperkuat infrastruktur dan literasi digital di wilayah masing-masing. "Keberhasilan TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) bukan hanya tanggung jawab Bapenda. Ini tugas bersama. Seluruh perangkat daerah dan unsur kewilayahan harus memiliki komitmen yang sama," ujarnya.
Pemkab juga menggandeng Bank Indonesia Provinsi Banten dan Bank BJB untuk mempercepat digitalisasi transaksi di tingkat desa. Kolaborasi lintas sektor diyakini mampu memperluas pemanfaatan kanal pembayaran digital, meningkatkan kepatuhan masyarakat, dan mengoptimalkan penerimaan daerah.
Apa Dampaknya bagi Warga?
Dengan digitalisasi, warga desa nantinya bisa membayar pajak, retribusi, atau layanan publik lain lewat ponsel atau gerai digital terdekat. Tidak perlu lagi antre di kantor kecamatan atau kelurahan. Bupati meyakini langkah ini akan mendorong pembangunan Kabupaten Tangerang yang semakin merata dan berkelanjutan.
"Kami meyakini melalui dorongan transformasi digital akan meningkatkan pembangunan Kabupaten Tangerang yang semakin merata dan berkelanjutan," kata Maesyal.
