BANTEN — Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI meninjau langsung rencana pembangunan lanjutan ruas tol yang akan menghubungkan Pangkalan Brandan, Sumatra Utara, dengan Langsa, Aceh. Dalam pantauan di Lapangan, Rabu (22/7/2026), progres pembebasan lahan untuk ruas sepanjang 73 kilometer itu telah mencapai angka 70 persen.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade yang memimpin peninjauan menegaskan, PT Hutama Karya mendapat mandat penuh sebagai pelaksana proyek tersebut. "Kita mengecek di rest area ini. Dari 73 kilometer pembebasan lahannya, sudah 70 persen dan mudah-mudahan harapan kami di awal 2027 tol Pangkalan Brandan–Langsa bisa dibangun oleh Hutama Karya," jelas Andre di Langkat.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, ruas tol ini menjadi prioritas setelah pembangunan JTTS saat ini telah mencapai titik Pangkalan Brandan. Kehadiran BUMN karya dinilai strategis dalam mempercepat konektivitas lintas provinsi di Pulau Sumatra.
BUMN Karya Jadi Garda Terdepan Infrastruktur dan Bencana
Dalam kesempatan yang sama, Andre Rosiade tidak hanya menyoroti proyek tol. Ia juga mengapresiasi peran BUMN karya, termasuk Hutama Karya, dalam penanganan pascabencana. Menurutnya, perusahaan pelat merah selalu menjadi garda terdepan sejak masa tanggap darurat hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
"BUMN itu bertugas sebagai garda terdepannya. Sejak bencana alam terjadi, mereka sebagai garda terdepan untuk pertama membantu melakukan rehabilitasi waktu bencana. Setelah itu, mereka masuk ke tahapan selanjutnya, membantu pemerintah melaksanakan rehab dan rekon," ungkap Andre.
Ia pun menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan antara BUMN karya dan pemerintah daerah. "Alhamdulillah, BUMN-BUMN karya sudah melakukan laporan progres kinerja mereka. Saya minta mereka langsung berkoordinasi dengan Pak Wagub untuk melaporkan progres perkembangan seperti apa," tutupnya.
Dampak Langsung ke Masyarakat dan Target 2027
Pembangunan tol Pangkalan Brandan–Langsa diharapkan memangkas waktu tempuh dan biaya logistik antara Sumatra Utara dan Aceh. Saat ini, perjalanan darat dari Medan menuju Banda Aceh masih memakan waktu lebih dari 10 jam melalui jalan nasional yang padat.
Dengan target konstruksi awal 2027, proyek ini menjadi salah satu proyek strategis yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Sumatra. Hutama Karya selaku kontraktor utama diharapkan dapat memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan DPR.