BANTEN — Istilah "londo ireng" kembali mencuat setelah disebut dalam pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, menilai istilah tersebut merupakan bagian dari strategi komunikasi yang bertujuan melemahkan kredibilitas pihak yang mengkritik kebijakan pemerintah.
"Pola semacam ini identik dengan gaya komunikasi Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi," kata Kunto kepada AFU.id, Jumat (24/7/2026).
Strategi Populis ala Trump dan Modi
Menurut Kunto, dalam gaya komunikasi kedua pemimpin tersebut, media yang kritis kerap dicap sebagai penyebar berita palsu. Sementara itu, narasi resmi pemerintah diposisikan sebagai satu-satunya kebenaran. Pola pembelahan ini membuat elite politik seolah bebas dari motif buruk, sedangkan pengkritik dianggap memiliki kepentingan tersembunyi.
Fenomena ini, lanjut Kunto, dapat dijelaskan melalui image restoration theory yang diperkenalkan pakar komunikasi William Benoit pada 1995. Teori ini menjelaskan strategi yang lazim dipakai tokoh publik saat kredibilitasnya diserang. Prabowo dinilai menerapkan taktik ad hominem, yakni menyerang balik kredibilitas sumber kritik alih-alih menjawab substansi masalah.
"Ada dua lapis dalam strategi ini: menghancurkan kredibilitas pengkritik sekaligus membangun polarisasi antara yang membela dan yang mengkritik pemerintah," jelas Kunto.
Dari Antek Asing ke Londo Ireng
Kunto menuturkan, ad hominem dikategorikan sebagai salah satu bentuk fallacy atau kesalahan berpikir dalam retorika publik. Taktik ini bekerja dengan menghancurkan kredibilitas sumber kritik ketimbang merespons substansi persoalan yang diangkat. Media, jurnalis, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat menjadi sasaran utama serangan jenis ini.
Penghancuran kredibilitas diperkuat lewat pelabelan sistematis dan berulang. Sebelum istilah "londo ireng", narasi "antek asing" kerap disuarakan untuk menyudutkan pihak yang mengkritik kebijakan pemerintah. Motif ini diarahkan pada dugaan aliran dana asing di balik kritik yang dilontarkan.
"Elite politik ditempatkan seolah suci dan benar, sementara pengkritik dicitrakan membawa motif jahat dan tersembunyi," kata Kunto. Narasi semacam ini, menurutnya, kerap berujung pada kriminalisasi simbolik dengan tudingan merongrong kedaulatan negara.
Dampak Polarisasi dan Alternatif Respons
Dampak dari pola komunikasi ini mengarah pada polarisasi politik di tengah masyarakat. Publik terbelah antara kelompok yang mengkritik dan kelompok yang membela pemerintah. Kunto menilai pembelahan ini merupakan bagian dari strategi komunikasi populis yang lebih luas.
Sebagai contoh, Kunto menyebut kasus bangunan sekolah dasar yang rusak. Respons yang semestinya diberikan pemerintah berupa keterbukaan data soal jumlah riil sekolah rusak dibandingkan klaim perbaikan yang sudah dilakukan. "Publik berhak tahu berapa sebenarnya sekolah yang rusak dan berapa yang benar-benar sudah diperbaiki, bukan sekadar klaim tanpa data," ujarnya.
Audit atau investigasi internal, menurut Kunto, merupakan langkah yang lebih tepat untuk merespons kritik ketimbang menyerang sumbernya. Kementerian Pekerjaan Umum yang membawahi infrastruktur dan bangunan sekolah dinilai perlu didorong melakukan audit tersebut. "Audit internal jauh lebih meningkatkan kepercayaan publik dibanding menyerang balik media atau lembaga yang mengkritik," pungkasnya.
