SERANG — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan kualitas hunian menjadi syarat utama dalam mendukung program penyediaan tiga juta rumah. Menurutnya, rumah bukan sekadar bangunan, tetapi fondasi kesejahteraan yang menentukan kesehatan dan kualitas hidup penghuninya.
Pernyataan itu disampaikan Andra saat menghadiri pembukaan Musda IX DPD REI Banten di Hotel Aston, Kota Serang, Senin (26/10/2026). Forum tersebut mempertemukan pengurus daerah asosiasi pengembang properti dengan pemerintah provinsi.
Mengapa Sirkulasi Udara dan Sanitasi Jadi Sorotan?
Andra menyebut hunian layak harus memiliki sirkulasi udara dan sanitasi memadai. Dua hal itu, katanya, berpengaruh langsung terhadap derajat kesehatan keluarga yang tinggal di dalamnya.
"Sejahteranya masyarakat Banten dimulai dari rumah," tegas Andra Soni di hadapan peserta musda.
Pemerintah provinsi memposisikan pengembang sebagai mitra strategis dalam memperluas ketersediaan hunian. Karena itu, sinergi antara pemda dan pelaku industri properti dinilai perlu terus diperkuat, bukan hanya menjelang serah terima unit.
Peringatan soal Lahan Sawah dan Kewajiban Fasum-Fasos
Meski mendorong percepatan pembangunan, Andra meminta pengembang mematuhi ketentuan tata ruang. Perlindungan lahan sawah dan lahan basah harus tetap diperhatikan dalam setiap rencana pembangunan kawasan.
Kewajiban penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial juga tidak bisa diabaikan. Andra menyoroti persoalan yang muncul ketika pengembang menelantarkan proyek atau tidak menuntaskan kewajibannya.
Kondisi itu, menurutnya, berpotensi merugikan pemerintah daerah dan masyarakat. Salah satu dampak yang ia sebut adalah akses jalan di kawasan perumahan yang terbengkalai.
Andra berharap pengembang tidak berhenti pada penjualan unit rumah. Kawasan perumahan harus tetap memberi manfaat bagi penghuninya dalam jangka panjang.
REI Sebut Sektor Properti Penggerak Ekonomi Daerah
Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menilai sektor properti berperan penting dalam menggerakkan perekonomian sekaligus menyediakan hunian bagi masyarakat. Menurutnya, peran itu sejalan dengan target pemerintah menyediakan tiga juta rumah.
"Sektor properti berperan penting dalam menggerakkan perekonomian dan menyediakan hunian bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk mewujudkan target tiga juta rumah," ujar Joko.
Joko mengapresiasi langkah strategis Pemprov Banten, khususnya dukungan kemudahan perizinan, kepastian status lahan, serta kebijakan yang menunjang sektor properti. Dukungan itu dinilai membantu pengembang menjaga iklim investasi di daerah.
Ukuran Keberhasilan Bukan Jumlah Rumah
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menekankan program tiga juta rumah membutuhkan sinergi lintas pihak. Pemerintah pusat dan daerah, pengembang, perbankan, investor, serta masyarakat harus bergerak bersama.
Menurut Sultan, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah rumah yang berdiri. Keterjangkauan harga, kelayakan dan keamanan hunian, serta ketersediaan fasilitas dasar juga harus menjadi perhatian.
"Keberhasilannya juga harus dilihat dari keterjangkauan, kelayakan, dan keamanan hunian, serta ketersediaan fasilitas dasar bagi masyarakat," tuturnya.
Pemprov Banten menyatakan komitmen memperkuat kerja sama dengan REI dan asosiasi pengembang lainnya. Tujuannya mendorong pertumbuhan industri perumahan sekaligus memperluas akses warga Banten terhadap hunian yang layak.
