SERANG — Efisiensi anggaran yang belakangan menyudutkan aktivitas rapat di hotel mendapat tanggapan dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banten. Ashok menyatakan dukungan penuh terhadap langkah penghematan anggaran kementerian dan dinas. Namun ia mengingatkan cara penyampaian kebijakan itu perlu dijaga agar tidak melukai sektor lain yang bergerak secara sah.
"Kami sangat mendukung komitmen pemerintah dalam melakukan penataan internal dan penghematan Anggaran Negara melalui optimalisasi fasilitas kantor kementerian maupun pemerintah daerah," ujar Ashok.
Minta Regulator Lebih Bijak Memilih Diksi
Ashok menilai penyebutan industri perhotelan secara spesifik sebagai lambang pemborosan tidak tepat. Sektor akomodasi formal itu beroperasi sesuai koridor hukum dan dilindungi undang-undang. Ia pun mengajak jajaran regulator memperhatikan pilihan kata dalam setiap pernyataan.
"Kami hanya berharap, bahasa yang digunakan bisa lebih bijak dan berkeadilan, agar tidak menimbulkan stigma negatif terhadap sektor akomodasi formal industri jasa perhotelan," katanya.
Menurut Ashok, industri perhotelan telah bertransformasi secara masif untuk mendukung program strategis nasional. Salah satu buktinya adalah penerapan Sertifikasi Halal resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di berbagai lini. Sertifikasi itu mencakup fasilitas dapur, restoran, hingga manajemen pelayanan.
"Ini bukti komitmen kami untuk menyediakan ekosistem jasa yang bersih, aman, dan patuh terhadap syariat," ujarnya.
125 Komponen Ekonomi Bergantung pada Satu Hotel
Ashok menyoroti peran industri perhotelan sebagai salah satu pilar penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Jutaan karyawan, pelaku UMKM penyuplai bahan baku makanan, hingga petani lokal menggantungkan penghasilan dari sektor ini. Kontribusi juga mengalir ke sektor energi dan listrik, plus uji kompetensi serta SKA berkala bagi SDM pariwisata.
Kegiatan MICE di hotel, kata Ashok, memberi dampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah. Aliran pajak hotel dan restoran, pajak parkir, pajak air bawah tanah, hingga pajak hiburan tercatat dari aktivitas itu.
"Satu hotel saja ada lebih dari 125 komponen multiplier effect. Dari pemasok gula, teh, kopi, sabun, sampo, odol, masih panjang lagi seterusnya," pungkas Ashok yang juga Founder 7P dan 5C Sustainable Hospitality Management.
Harapan Pelaku Usaha pada Evaluasi Anggaran
Para pelaku usaha berharap evaluasi internal pemerintah berfokus pada sistem pengawasan anggaran. Reputasi industri jasa perhotelan yang tengah berjuang menjaga momentum kebangkitan ekonomi nasional dinilai tidak perlu dikorbankan. Ashok sendiri menjabat sejumlah posisi lain, termasuk Wakil Ketua Umum Pusat Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Perkumpulan Urang Banten, Ketua Dewan Pembina Utama IKEI Pusat, serta Korwil DKI dan Jabar PHRI.
