TANGSEL — Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan menegaskan pengarusutamaan gender bukan sekadar program seremonial. Menurutnya, PUG harus menempel di seluruh proses pembangunan, dari perencanaan sampai evaluasi kebijakan.
“PUG merupakan strategi penting untuk mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan memberikan kesempatan setara bagi perempuan dan laki laki,” ujar Pilar di Ruang Blandongan, Pusat Pemerintahan Kota Tangsel.
Landasan Hukum PUG di Tangsel
Pelaksanaan PUG di Tangsel berpegang pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender. Regulasi itu menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun kebijakan yang responsif gender.
Implementasinya berjalan lewat empat jalur: penguatan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran responsif gender, pemanfaatan data terpilah, serta koordinasi lintas perangkat daerah. Data terpilah dipakai agar kebijakan tidak disusun berdasarkan asumsi.
Sektor Mana Saja yang Disentuh PUG
Penerapan PUG di Tangsel menyebar ke sejumlah bidang. Mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi perempuan, hingga peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.
PUG juga dipakai di ranah pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Cakupan lintas sektor ini yang dinilai tim penilai dalam verifikasi PPE 2026.
Predikat Utama 2022 Jadi Titik Tolak, Bukan Garis Akhir
Tangsel sebelumnya meraih Penghargaan Parahita Ekapraya kategori Utama pada 2022. Pilar menegaskan capaian itu bukan target akhir, melainkan modal untuk memperbaiki kualitas pembangunan yang responsif gender.
“Keberhasilan PUG tidak cukup diukur dari banyaknya program, tetapi harus terlihat dari perubahan nyata, berkurangnya kesenjangan gender, dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Ukuran yang dipakai bukan jumlah kegiatan, melainkan apakah kesenjangan gender menyempit dan kualitas hidup warga benar-benar naik. Pilar menyebut dua indikator itu sebagai tolok ukur utama.
Apa yang Diharapkan dari Verifikasi PPE 2026
Melalui verifikasi PPE 2026, Pemkot Tangsel berharap memperoleh masukan dan rekomendasi dari tim penilai. Bahan itu akan dipakai untuk menyempurnakan kebijakan dan memperkuat pelaksanaan PUG.
Hasil penilaian juga menjadi dasar bagi Tangsel untuk memastikan manfaat PUG sampai ke warga, bukan berhenti di dokumen perencanaan. Verifikasi lapangan menjadi tahap penentu sebelum penetapan penerima penghargaan.
