SERANG — Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Ferry Ferdiansyah bertindak selaku Plh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Banten dalam pembukaan asesmen tersebut. Ia didampingi jajaran pejabat struktural dan para pejabat fungsional terkait. Kegiatan berlangsung secara virtual mengikuti agenda pusat yang digelar BPSDM Hukum.
Mengapa Asesmen Ini Menentukan Karier Penyuluh dan Analis Hukum
Kepala BPSDM Hukum Wisnu Nugroho Dewanto menyebut penilaian kompetensi sebagai instrumen krusial dalam pemetaan dan pengembangan karier ASN. Hasil asesmen menjadi dasar pertimbangan kenaikan jenjang jabatan fungsional.
Menurut Wisnu, kenaikan jenjang membawa konsekuensi kerja yang lebih berat. Tanggung jawab bertambah, kompleksitas pekerjaan meningkat, dan tuntutan kontribusi meluas.
"Penilaian kompetensi ini sangat penting untuk kenaikan jenjang jabatan, yang tentunya membawa tanggung jawab lebih besar, kompleksitas pekerjaan yang makin tinggi, serta tuntutan kontribusi yang lebih luas. Selain itu, penilaian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif mengenai kapasitas pegawai agar sesuai dengan kebutuhan organisasi," ujar Wisnu Nugroho Dewanto.
Pesan Kejujuran dalam Setiap Tahapan Ujian
Wisnu meminta seluruh peserta menjalani rangkaian evaluasi dengan sungguh-sungguh. Nilai kejujuran ditekankan sebagai pegangan utama selama asesmen berlangsung.
"Ikutilah setiap tahapan ujian dengan sungguh-sungguh dan tampilkan kapasitas secara jujur serta bertanggung jawab. Dengan begitu, hasil dari penilaian ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pembentukan ASN Kementerian Hukum yang kompeten, profesional, dan berintegritas," tegasnya.
Asesmen kali ini menyasar dua jabatan fungsional, yakni Penyuluh Hukum dan Analis Hukum. Keduanya berperan langsung dalam penyebaran informasi hukum dan kajian regulasi di daerah.
Dukungan Kanwil Banten untuk Manajemen Talenta
Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Banten disebut sebagai bentuk dukungan penuh terhadap upaya Kementerian Hukum mewujudkan manajemen talenta aparatur yang objektif dan transparan. Pemetaan kapasitas pegawai lewat asesmen dinilai menjadi jalan untuk menempatkan orang sesuai kebutuhan organisasi.
Bagi pejabat fungsional di daerah, hasil penilaian ini akan terasa langsung pada proses usulan kenaikan jenjang. Karena itu, seluruh peserta diimbau menyiapkan diri maksimal sebelum tahapan evaluasi berikutnya berjalan.
