Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tangerang, Banten, melibatkan konsultan pengawas, tim teknis, dan laboratorium untuk menguji material di setiap tahapan konstruksi perbaikan jalan. Langkah ini diambil untuk memastikan kualitas pengerjaan tetap terjaga meski proyek dikebut dari tiga bulan menjadi dua bulan. Pemkot Tangerang mengalokasikan anggaran Rp69 miliar untuk menangani puluhan ruas jalan strategis yang rusak struktural.
TANGERANG — Setiap tahapan pengerjaan perbaikan jalan di Kota Tangerang kini tidak langsung dilanjutkan sebelum material diuji di laboratorium. Kepala DPUPR Kota Tangerang, Taufik Syahzaini, menegaskan pengujian dilakukan secara simultan sejak konstruksi dasar selesai agar mutu pekerjaan tidak dikorbankan demi mengejar target waktu.
"Setelah selesai kita uji laboratorium, kita secara simultan, secara maraton terus melakukan tahapannya. Sehingga secara teknis percepatan pekerjaan itu bisa sesuai dengan apa yang kita targetkan," ujarnya di Tangerang, Jumat.
Masa Pemeliharaan Jadi Jaminan Kualitas
Pengawasan berlapis tidak berhenti saat konstruksi selesai. Taufik menjelaskan, setiap ruas jalan yang telah dikerjakan masih memiliki masa pemeliharaan rata-rata selama enam bulan. Dalam periode tersebut, tanggung jawab perawatan sepenuhnya berada di tangan kontraktor pelaksana.
Setelah masa pemeliharaan berakhir, tugas perawatan dilanjutkan oleh bidang operasi dan pemeliharaan DPUPR Kota Tangerang. "Komitmen kita untuk bisa menjaga kualitas pekerjaan," kata Taufik menegaskan.
Mengapa Pekerjaan Harus Dipercepat?
Percepatan pengerjaan konstruksi beton yang biasanya memakan waktu sekitar tiga bulan ini dipicu oleh tingginya volume lalu lintas di sejumlah ruas yang sedang diperbaiki. DPUPR berupaya memangkas waktu pengerjaan menjadi sekitar dua bulan untuk mengurangi dampak kemacetan bagi pengguna jalan.
"Karena kondisi lalu lintas cukup padat, kita coba percepat menjadi dua bulan. Tetapi dengan percepatan waktu ini, kita juga tidak ingin mengubah kualitas pekerjaan. Itu menjadi satu hal yang tidak bisa ditawar," ujar Taufik.
Warga Dilibatkan dalam Pengawasan
Selain pengawasan internal, DPUPR membuka ruang partisipasi publik untuk memantau kondisi jalan. Masyarakat dapat melaporkan kerusakan atau memantau pengerjaan melalui kanal pengaduan resmi. Informasi dari warga dinilai penting untuk menjaga level of services jalan di Kota Tangerang.
"Semakin banyak informasi dari masyarakat, lebih bagus karena bagaimana kita menjaga level of services jalan ini bisa terus dijaga," katanya.
Rp69 Miliar untuk 47 Proyek Infrastruktur
Wali Kota Tangerang Sachrudin menyebutkan, terdapat 47 pelaksanaan pekerjaan infrastruktur sepanjang 2026. Rinciannya meliputi 27 peningkatan atau rekonstruksi jalan, 10 pembangunan jalan baru, serta 10 pembangunan dan penataan trotoar.
Untuk memastikan kelancaran proyek, Dinas PUPR telah menempatkan pengawas di lapangan dan berkoordinasi dengan kepolisian terkait pengaturan lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Anggaran sebesar Rp69 miliar dialokasikan untuk menangani sejumlah ruas jalan strategis yang mengalami kerusakan struktural.
Masyarakat yang menemukan kerusakan jalan dapat melapor melalui Layanan Aspirasi Kotak Saran Anda (Laksa) di aplikasi Tangerang LIVE atau menghubungi WhatsApp di nomor 0811-1500-152. Laporan tersebut akan terintegrasi langsung dengan program Perbaikan Jalan Kota Gerakan Sehari Tuntas (Perjaka Gesit) yang petugasnya disiagakan setiap hari.
