LEBAK — Sebanyak 114 dari 344 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Lebak dinyatakan rampung dibangun. Unit-unit itu ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2026 setelah diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Imam Suangsa.
Pembangunan yang digarap PT Agrinas Pangan Nusantara itu diyakini mampu mengubah struktur ekonomi di tingkat desa. Koperasi tidak hanya menjadi tempat simpan pinjam, tetapi juga menampung hasil produksi warga mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kerajinan UMKM.
Ulama kharismatik Lebak, KH Hasan Basri, yang juga anggota Fatwa MUI Banten, mendorong warga mendukung penuh program ini. Menurut dia, koperasi bisa menjadi jembatan pemasaran hasil bumi ke luar daerah.
"Kami minta masyarakat mendukung KDMP, karena tujuan pemerintah itu untuk mensejahterakan masyarakat desa," kata Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hasanah Rangkasbitung itu, Sabtu.
Menampung Hasil Tani hingga Warung Sembako
Kehadiran koperasi ini memperkuat aneka usaha yang selama ini berjalan sendiri-sendiri di desa. Gerai warung sembako, pergudangan, klinik, apotek, hingga penyediaan pupuk akan dikelola dalam satu wadah. Unit usaha itu juga mencakup jasa penyaluran bantuan pemerintah, seperti pendistribusian pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), pembayaran BPJS Mandiri, PDAM, dan listrik.
KH Hasan Basri mencontohkan, produk pertanian pangan, palawija, hortikultura, serta hasil peternakan dan perikanan dari Lebak bisa ditampung koperasi. Selanjutnya, koperasi yang memasok kebutuhan itu ke sejumlah daerah di Banten, Jakarta, hingga Jawa Barat.
"Dengan menampung aneka usaha masyarakat itu dipastikan memberikan nilai tambah peningkatan ekonomi desa," ujarnya.
Perputaran Uang Capai Ratusan Juta Rupiah
Dampak ekonomi dari model usaha ini sudah mulai terasa di sejumlah desa yang lebih dulu mengelola koperasi. Ketua KDMP Desa Pondok Panjang, Kecamatan Cihara, Aep Saepudin, menyebut pihaknya sudah empat bulan menjalankan koperasi bersama masyarakat.
Usaha yang dikembangkan berbasis sumber daya lokal, dengan produksi aneka usaha mencapai 10 ton per bulan. Jika dikalkulasikan dengan harga Rp40 ribu per kilogram, perputaran uang yang dihasilkan bisa menembus ratusan juta rupiah setiap bulannya.
"Kami sudah empat bulan mengelola koperasi itu bersama masyarakat dan dapat menciptakan perekonomian baru bagi masyarakat pedesaan," kata Aep.
Kerja sama antara koperasi dan pelaku usaha dinilai saling menguntungkan. Hasil produksi warga tidak lagi dijual secara eceran dengan harga fluktuatif, melainkan ditampung dengan harga yang lebih terukur.
Pengendalian Kemiskinan di Pedesaan
Program ini diharapkan tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian kemiskinan. Dengan adanya kepastian penyerapan hasil produksi, pendapatan warga desa diharapkan lebih stabil.
"Kami memastikan kerja sama itu bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat juga menyerap tenaga kerja sekaligus mengendalikan kemiskinan," kata KH Hasan Basri.
Pemerintah kabupaten menilai kesiapan infrastruktur menjadi kunci utama. Dari total 344 unit yang direncanakan, penyelesaian pembangunan akan dilakukan secara bertahap. Unit yang sudah rampung akan difokuskan untuk segera beroperasi dan menjaring produk warga.
