TANGERANG — Ajang lari tahunan Ikatan Notaris Indonesia (INI) tahun ini tidak sekadar jadi tempat berolahraga. Kanwil Kementerian Hukum Banten menyulapnya menjadi ruang konsultasi hukum dengan membuka booth layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI) di area Eastvara BSD. Notaris dan warga yang ikut Notarace 2026 pun bisa bertanya langsung soal legalitas sambil menuntaskan lari.
Konsultasi Hukum Sambil Lari, Apa Saja yang Bisa Diurus?
Di booth tersebut, pengunjung bisa berkonsultasi tentang pendirian Perseroan Perorangan, yayasan, hingga pengalihan hak merek. Pelayanan diberikan secara langsung oleh tim Kanwil Kemenkum Banten, tanpa perlu mengatur jadwal khusus ke kantor. “Masyarakat tidak harus selalu datang ke kantor untuk memperoleh layanan hukum. Melalui kegiatan seperti Notarace, kami ingin menunjukkan bahwa konsultasi hukum dapat diakses dengan lebih mudah, cepat, dan dekat dengan aktivitas masyarakat,” ujar Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Picesco Andika Tulus.
Antusiasme Notaris dan Warga: Dari Pendirian Yayasan hingga Merek
Antusiasme terlihat dari banyaknya peserta yang singgah ke booth. Notaris Mahardjani, misalnya, memanfaatkan layanan untuk berkonsultasi soal pendirian yayasan, Perseroan Perorangan, dan sinkronisasi data pendirian koperasi notaris di Jawa Timur. Sementara itu, Notaris Rospita datang untuk menanyakan mekanisme pengalihan hak atas merek melalui akta notaris. Tim Kanwil memberikan penjelasan rinci, termasuk perbedaan antara kewajiban perpajakan dari transaksi para pihak dengan proses pencatatan administrasi di Kementerian Hukum.
Picesco menambahkan, kehadiran layanan di berbagai kegiatan publik menjadi komitmen Kementerian Hukum untuk menghadirkan pelayanan yang mudah dijangkau, responsif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. “Harapannya, semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya legalitas dan memanfaatkan layanan Kementerian Hukum,” katanya.
