BANTEN — Bahlil menyampaikan hal tersebut usai meresmikan penyalaan perdana bantuan listrik di Dusun Krembeng, Purworejo, Jawa Tengah, Senin (22/6). Ia menegaskan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) sudah memberikan penugasan produksi kepada perusahaan tambang nasional dengan volume 180-190 juta ton.
"Dari 154 juta itu Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan sebesar 180 sampai 190 juta. Yang sudah dikontrakkan 134 juta ton, artinya tinggal sekitar 18 juta ton. Di mananya ada kekurangan?" ujar Bahlil dalam keterangan resmi.
Bukan Urusan Tambang, Ini Soal Angkutan
Menurut Bahlil, tugas Ditjen Minerba hanya memastikan batu bara tersedia dari sisi hulu. Proses pengangkutan dari mulut tambang hingga tiba di pembangkit listrik (power plant) sepenuhnya berada di bawah kendali manajemen logistik PLN.
"Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN," katanya.
Pernyataan ini sekaligus menjawab spekulasi bahwa krisis pasokan disebabkan oleh berkurangnya produksi tambang. Bahlil justru menyoroti kelemahan di sisi rantai distribusi yang membuat batu bara tak sampai ke pembangkit tepat waktu.
PLN Diminta Bergerak Cepat Atasi Pemadaman
Bahlil juga merespons laporan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di beberapa wilayah. Ia meminta Direktur Utama PLN segera mengambil langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif agar gangguan tak meluas.
"Saya mendengar informasi ada beberapa daerah terjadi pemadaman bergilir. Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan," tegasnya.
Bahlil mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan Dirut PLN. Ia meminta agar keluhan warga ditindaklanjuti dengan aksi konkret di lapangan, bukan sekadar rencana.
"Tadi saya juga sudah berbicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi," ujarnya.
Pemerintah Regulator, PLN Eksekutor
Bahlil kembali mengingatkan pembagian peran antara pemerintah dan BUMN listrik. Kementerian ESDM berfungsi sebagai regulator yang menyiapkan kebijakan dan aturan, sementara operasional kelistrikan sepenuhnya dijalankan PLN.
"Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan kita. Kita regulasinya sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN," kata Bahlil.
Ia menekankan, semua kendala teknis yang menyebabkan pemadaman merupakan kewenangan PLN untuk menyelesaikannya. Pemerintah, kata dia, sudah memastikan pasokan batu bara aman dari sisi regulasi dan penugasan. Kini, bola ada di tangan PLN untuk merealisasikan distribusi dan menjaga keandalan listrik nasional.
"Pemerintah sudah tegas, tinggal PLN segera merealisasikannya," pungkas Bahlil.
