BANTEN — Kekhawatiran publik atas dampak program Kopdes Merah Putih terhadap kesehatan BUMN terjawab sudah. Pemerintah melalui Danantara Indonesia menegaskan bahwa perusahaannya hanya bertugas sebagai pelaksana teknis, bukan sumber dana.
"Perlu dijelaskan bahwa peran Danantara dalam program tersebut adalah membantu pemerintah menjalankan program, tetapi uang yang digunakan bukan uang Danantara. Uangnya adalah uang pemerintah," ujar Dony Oskaria dalam keterangan resmi baru-baru ini.
Dony mengakui masih banyak persepsi keliru di masyarakat yang mengira Danantara menjadi lumbung dana Kopdes. Padahal, perusahaan-perusahaan yang dilibatkan hanya menjalankan penugasan sesuai mekanisme dan tetap mendapat pembayaran dari pemerintah atas pekerjaan yang dilakukan. Dengan skema ini, kata Dony, kesehatan keuangan BUMN tetap terjaga.
Menteri Keuangan: Tak Ada Tambahan Defisit APBN
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan jaminan serupa. Ia menegaskan pembiayaan Kopdes Merah Putih tidak akan menambah tekanan pada APBN.
"Pemerintah tidak akan menambah defisit APBN untuk membiayai program Koperasi Desa," tegas Purbaya.
Menurutnya, kebutuhan pendanaan bersumber dari alokasi yang sudah tersedia di sejumlah kementerian dan lembaga terkait, namun belum terserap secara optimal. Skema ini melibatkan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai saluran pembiayaan.
Purbaya menjelaskan pendekatan ini mencerminkan komitmen pemerintah menjaga disiplin fiskal. Program prioritas tetap berjalan efektif tanpa harus mengajukan anggaran baru.
Sinergi Tiga Pilar untuk Ekonomi Desa
Kopdes Merah Putih dirancang sebagai motor penggerak ekonomi desa. Targetnya, memperluas akses pembiayaan masyarakat, menciptakan peluang usaha, dan membuka lapangan kerja baru di berbagai daerah.
Dengan skema pendanaan yang jelas dan tata kelola terukur, pemerintah optimistis program ini bisa berjalan optimal. Sinergi antara pemerintah, BUMN, dan perbankan nasional menjadi kunci keberhasilan.
BUMN tetap bisa fokus pada kinerja bisnis dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional, sementara program kerakyatan berjalan tanpa membebani keuangan negara.
