TANGERANG — Wacana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) Banten pada 2027 dinilai bukan sekadar penambahan institusi pertahanan. Sejumlah tokoh masyarakat melihatnya sebagai simbol kemandirian penuh provinsi yang telah 26 tahun memisahkan diri dari Jawa Barat.
Kurtubi dari Forum Musyawarah Ulama, Akademisi, dan Tokoh Masyarakat Banten menyebut rencana ini merupakan bagian dari perjuangan panjang para tokoh daerah sejak awal berdirinya Provinsi Banten pada 4 Oktober 2000.
"Ini bukan hanya soal militer, tetapi soal pengakuan bahwa Banten sudah mampu berdiri sendiri secara utuh, baik dalam pemerintahan maupun pertahanan," ujar Kurtubi dalam pernyataan opininya, Kamis (21/5/2026).
Perjuangan Panjang Para Tokoh Pendiri
Menurut Kurtubi, pembentukan Kodam Banten tidak lepas dari peran sejumlah tokoh pendiri Banten seperti KH Embay Mulya Syarief dan H Makmun Muzakki. Mereka sejak lama mendorong agar Banten memiliki komando militer sendiri dan tidak lagi berada di bawah kendali Kodam III/Siliwangi di Bandung.
Sejak resmi menjadi provinsi ke-30 Indonesia pada tahun 2000, Banten memang telah mandiri dalam urusan pemerintahan dan pembangunan. Namun dalam sektor pertahanan dan keamanan, wilayah ini masih berada di bawah struktur komando militer Jawa Barat.
Wilayah Strategis Nasional yang Butuh Respons Cepat
Selama lebih dari dua dekade, Banten berkembang menjadi wilayah strategis nasional dengan pertumbuhan industri, pelabuhan, dan jalur logistik yang pesat. Kawasan seperti Cilegon, Serang, hingga Tangerang disebut memiliki nilai strategis tinggi bagi perekonomian nasional.
Keberadaan Pelabuhan Merak, kawasan industri Cigading dan Bojonegara, serta posisi Banten yang berbatasan langsung dengan Selat Sunda membuat wilayah ini dinilai membutuhkan sistem pertahanan yang lebih cepat dan responsif.
"Wilayah sepenting Banten seharusnya memiliki komando sendiri agar pengambilan keputusan strategis tidak lagi bergantung dari luar daerah," kata Kurtubi.
Bukan Sekadar Tuntutan Daerah, tapi Kebutuhan Negara
Dalam pandangannya, pembentukan Kodam Banten merupakan kebutuhan strategis negara, bukan semata tuntutan daerah. Posisi Banten sebagai penyangga Jakarta sekaligus pintu gerbang Pulau Jawa menjadikan stabilitas keamanan wilayah ini sangat penting.
Keberadaan Kodam sendiri nantinya akan memperkuat pengawasan wilayah, mempercepat respons keamanan, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman di kawasan industri, pelabuhan, hingga perairan Selat Sunda.
Kurtubi juga menyoroti aspek sejarah dan kebanggaan daerah. Banten memiliki jejak panjang dalam bidang pertahanan sejak era Kesultanan Banten yang dikenal kuat menjaga wilayahnya dari pengaruh penjajah.
"Banyak putra daerah Banten yang berhasil menjadi perwira tinggi TNI. Itu menunjukkan sumber daya manusia Banten sangat layak diberi ruang pengabdian melalui Kodam sendiri," ujarnya.
Simbol Kedewasaan Daerah pada 2027
Kurtubi berpandangan, jika institusi pemerintahan seperti pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan DPRD sudah berdiri sendiri, maka sudah sewajarnya sektor pertahanan juga memiliki struktur mandiri di Banten.
Ia menyebut tahun 2027 dapat menjadi momentum penting yang menandai Banten tidak lagi dipandang sebagai daerah yang bergantung pada Jawa Barat.
"Kalau tahun 2000 Banten lahir sebagai provinsi, maka tahun 2027 menjadi simbol bahwa Banten dewasa dan berdiri penuh di atas kaki sendiri," katanya.
Kurtubi mengajak seluruh masyarakat Banten mendukung penuh rencana pembentukan Kodam tersebut sebagai bagian dari sejarah baru daerah. "Ini bukan hanya milik TNI, tetapi milik seluruh masyarakat Banten. Sebuah bukti bahwa perjuangan panjang menuju kemandirian akhirnya mencapai titik penting," tutupnya.
