BANTEN — Prabowo mengungkapkan pemerintah telah mengonsolidasikan lebih dari 1.000 entitas BUMN pada tahun pertama kepemimpinannya. Total aset yang berhasil digabungkan mencapai sekitar US$1 triliun, setara Rp16.000 triliun (kurs Rp16.000).
Meski menjadi modal besar bagi perekonomian nasional, Presiden menilai tata kelola perusahaan negara masih jauh dari harapan. "BUMN-BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN-BUMN itu sumber korupsi," tegasnya di hadapan ribuan peserta Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Minggu (12/7/2026).
Peringatan Keras: "Rakyat Tidak Bodoh!"
Prabowo melontarkan peringatan terbuka kepada para koruptor di lingkungan BUMN. Dengan nada tinggi, ia meminta mereka segera menghentikan praktik penyalahgunaan uang negara.
"Hei para koruptor sadar diri! Hentikan praktik-praktik kau, hentikan! Rakyat tidak bodoh! Hentikan! Kembalikan kekayaan rakyat, kembalikan dengan baik," ujar Prabowo.
Menurutnya, masyarakat kini semakin kritis dan tidak mudah dibohongi. Dana yang dikorupsi seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kesejahteraan guru, tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan aparatur sipil negara.
Kesejahteraan Aparatur Jadi Kunci Reformasi
Presiden menekankan bahwa kesejahteraan aparatur menjadi faktor penting dalam membangun tata kelola yang bersih. Ia menyebut bangsa Indonesia adalah bangsa pemaaf, tetapi rakyat membutuhkan keadilan dan kesejahteraan nyata.
"Guru memerlukan penghasilan yang layak, tenaga kesehatan membutuhkan kesejahteraan yang memadai, demikian pula prajurit TNI, anggota Polri, dan aparatur sipil negara agar dapat bekerja secara profesional tanpa tergoda melakukan penyimpangan," paparnya.
Langkah penertiban BUMN ini menjadi agenda reformasi untuk memastikan seluruh aset negara dikelola secara transparan dan profesional. Dengan konsolidasi aset US$1 triliun yang sudah berjalan, Prabowo memastikan tidak ada ruang bagi koruptor di perusahaan pelat merah.
