PANDEGLANG — Eka Supriatna menyampaikan hal itu kepada Radar Nusantara pada Jumat (13/11/2026), sehari setelah Pemerintah Desa Karangbolong meninjau lokasi pembangunan pagar. Peninjauan pada Kamis (12/11/2026) itu menemukan jarak pagar ke badan jalan desa hanya sekitar satu meter.
Dorong Koordinasi dengan Pengelola Aset dan Korwil
Menurut Eka, keberadaan komite sekolah semestinya menjadi jembatan komunikasi antara pihak sekolah, pemerintah desa, dan warga setempat. Ia menilai figur komite sekolah yang juga tokoh masyarakat seharusnya dilibatkan lebih awal dalam perencanaan.
"Apalagi pelaksana program pembangunan revitalisasi adalah P2SP, yang di dalamnya ada figur komite sekolah yang juga merupakan tokoh masyarakat setempat," jelasnya.
Eka menyarankan kepala sekolah bersama P2SP segera berkoordinasi dengan pengelola aset, Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan, serta perangkat pemerintahan setempat. Tujuannya mencari penyelesaian yang tidak merugikan kepentingan pendidikan maupun masyarakat.
"Saya anjurkan pihak sekolah dan P2SP berkoordinasi dengan pihak aset, Korwil, dan perangkat pemerintahan setempat. Karena pendidikan mustahil bisa berjalan baik tanpa dukungan masyarakat," tegasnya.
Pagar Berjarak Satu Meter dari Badan Jalan Desa
Permintaan evaluasi datang dari Penjabat Kepala Desa Karangbolong, Ilyas. Ia meminta pembangunan pagar SDN Karangbolong 1 dihentikan sementara dan posisi pondasinya ditinjau ulang.
Pemerintah desa bersama sejumlah tokoh masyarakat menilai posisi pagar menyisakan ruang terlalu sempit untuk bahu jalan dan saluran drainase. Mereka meminta tersedia ruang memadai sebelum konstruksi dilanjutkan.
Eka menegaskan pembangunan sarana pendidikan tetap perlu didukung semua pihak. Namun pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan kepentingan warga dan fungsi sosial lingkungan sekitar.
"Proses pembangunan sarana pendidikan perlu didukung semua pihak, namun tidak berarti abai terhadap lingkungan. Proses pembangunan apa pun harus mengedepankan fungsi sosialnya," ujar Eka.
Transparansi Pejabat Jadi Sorotan
Selain soal konstruksi, Eka menyinggung sikap kepala sekolah yang disebut sulit dikonfirmasi wartawan. Menurutnya, pejabat pemerintahan apa pun posisinya seharusnya terbuka terhadap kritik dan masukan.
"Pejabat pemerintahan itu, apa pun posisinya, sejatinya terbuka dan kooperatif dengan semua pihak serta tidak alergi menerima masukan yang konstruktif," ungkapnya.
Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa transparansi dan komunikasi publik merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan yang memakai anggaran negara.
Batas Lahan dan Dokumen Aset Perlu Diperiksa
Polemik pagar SDN Karangbolong 1 menyisakan sejumlah persoalan yang belum tuntas. Terutama soal batas lahan sekolah, ruang jalan desa, serta kesesuaian pembangunan pagar dengan perencanaan teknis revitalisasi.
Pemeriksaan dokumen aset dan batas lahan dinilai penting untuk memastikan apakah posisi pondasi pagar sudah memasuki ruang milik jalan atau masih berada di area yang sah dipakai sekolah.
Hingga berita ini disusun, pihak SDN Karangbolong 1 belum memberikan tanggapan terkait keberatan masyarakat, permintaan pemerintah desa untuk menggeser pagar, maupun langkah penyelesaian yang akan ditempuh.
