BANTEN — Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS, Setia Pramana, mengatakan pemeringkatan desil dilakukan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator yang dipakai adalah pengeluaran keluarga, bukan penghasilan.
"Salah satunya yang di-ranking adalah pengeluaran. Kenapa tidak pendapatan? Karena kita tidak memiliki data pendapatan, sehingga kami hitung berdasarkan pengeluaran," kata Setia dalam diskusi Metodologi Desil di Politeknik Statistika STIS, Jakarta Timur, Jumat (11/9).
Mengapa Pendapatan Sulit Dipotret di Indonesia
Struktur ketenagakerjaan Indonesia didominasi sektor informal. Kondisi ini berbeda dengan negara-negara maju yang lebih mudah memotret penghasilan warganya karena mayoritas bekerja di sektor formal.
Ketiadaan data pendapatan yang rapi membuat BPS mengandalkan pengeluaran sebagai proksi kesejahteraan. Cara ini lazim dipakai lembaga statistik di negara berkembang dengan karakteristik serupa.
Bagaimana Model Statistik BPS Bekerja
BPS memanfaatkan data karakteristik individu, rumah tangga, dan pemukiman hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai data latih. Dari situ, BPS membangun model persamaan matematik untuk memprediksi nilai pengeluaran keluarga yang belum terdata.
"Dari data yang sudah kami dapatkan tadi, kami gunakan informasi atau karakteristik, kalau bahasa statistiknya atau bahasa model lah, persamaan, yang bisa kami gunakan untuk bahwa, 'Oh, orang yang punya karakteristik tertentu ini, itu punya pengeluaran yang mungkin sama.' Makanya dianggap sebagai estimate," ujar Setia.
Hasil estimasi itu lalu disusun menjadi urutan klasifikasi keluarga secara bertahap. Variabel prediktor yang dipakai mencakup karakteristik rumah tangga, kondisi rumah, hingga kepemilikan aset.
"Mungkin hasil 90 juta sekian ya, yang tidak punya informasi pengeluarannya, kami gunakan variabel prediktor, penduga, yang karakteristik rumah tangga, kemudian kondisi rumah, juga aset, dan sebagainya, kita gunakan untuk memperkirakan berapa sih dia nilai pengeluaran per kapitanya," kata Setia.
Desil Dipetakan Bertahap dari Kabupaten ke Provinsi
Penerapan model perhitungan bergantung pada kondisi geografis dan karakteristik sosial-ekonomi tiap wilayah. Setia mengakui tingkat kesejahteraan pada satu tingkatan desil bisa berbeda antar daerah.
Karena itu, pemeringkatan dilakukan bertahap mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Pendekatan berjenjang ini dipakai untuk menangkap perbedaan biaya hidup dan struktur ekonomi lokal.
BPS Akui Ada Error Prediksi
Setia tidak menampik adanya kesalahan prediksi dari metode yang dipakai. BPS, katanya, terus melakukan perbaikan dalam pelaksanaannya.
"Kalau kita bicara data, bicara model memang ada error di sana. Error pertama ada dari data, pertama itu. Whatever data yang kita berikan, model yang kita gunakan itu bagus atau tidak, kalau datanya tidak sesuai dengan kondisi lapangan, ya salah," ucapnya.
Pengakuan ini muncul di tengah kritik publik terhadap akurasi DTSEN sebagai basis penyaluran bantuan sosial. Kesalahan klasifikasi berimplikasi langsung pada tepat atau tidaknya sasaran penerima bansos, sekaligus menentukan besaran anggaran yang terserap.
Bagi pelaku usaha di sektor konsumsi, akurasi data desil juga memengaruhi pembacaan daya beli per lapisan masyarakat. Data yang keliru berpotensi menyesatkan strategi pemasaran dan ekspansi ke segmen bawah.
