BANTEN — Jakarta — Organisasi lingkungan WALHI menilai pidato dan kebijakan pemerintahan Prabowo masih bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam. Padahal, realitas kerusakan lingkungan di Indonesia, mulai dari pencemaran wilayah pesisir hingga alih fungsi lahan pertanian, terus memburuk.
“Krisis iklim tidak bisa diselesaikan dengan menjadikan hutan sebagai komoditas dan karbon sebagai barang dagangan. Perlindungan lingkungan harus bertumpu pada pengurangan emisi yang nyata, penghentian ketergantungan pada energi dan industri kotor,” ujar Musdalifah Jamal, Pengampanye Pangan dan Ekosistem Esensial WALHI Nasional.
Perdagangan Karbon dan Ancaman Greenwashing
WALHI menyoroti skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan perdagangan karbon yang tengah digencarkan pemerintah. Menurut mereka, mekanisme ini berisiko mengkomodifikasi fungsi ekologis hutan dan menjadi celah bagi industri pencemar untuk membeli sertifikat tanpa benar-benar memangkas emisi.
Organisasi ini menegaskan bahwa perlindungan lingkungan harus berpijak pada pengakuan hak masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai penjaga utama wilayah ekologis. Mereka juga mempertanyakan komitmen pemerintah di tengah maraknya ekspansi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengancam wilayah tangkap nelayan dan lahan pertanian rakyat.
Food Estate dan Biodiesel B50 Dinilai Berisiko
WALHI menilai klaim percepatan swasembada pangan masih dibangun melalui pendekatan berisiko tinggi. Proyek food estate skala besar dan pertanian monokultur dinilai mendorong pembukaan kawasan hutan, menurunkan keanekaragaman hayati, dan mengabaikan sistem pangan lokal yang telah lama dikembangkan masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak bisa diukur semata dari pertumbuhan ekonomi atau surplus produksi, tetapi dari kemampuan negara menjaga daya dukung lingkungan dan menjamin hak rakyat atas ruang hidupnya,” tegas Musdalifah.
Target biodiesel B50 juga disorot karena berpotensi mempercepat perluasan perkebunan sawit. WALHI memperingatkan kebijakan ini bisa memicu deforestasi, konflik agraria, dan perampasan ruang hidup masyarakat adat.
Penegakan Hukum Harus Jerat Korporasi
Dalam isu pertambangan ilegal, WALHI menekankan penegakan hukum tidak boleh berhenti di lapangan. Aparat harus menyasar aktor utama dan jaringan korporasi yang menikmati keuntungan dari perusakan lingkungan, sekaligus memastikan transparansi reklamasi dan pemulihan pasca tambang.
“Dari berbagai kebijakan yang dijalankan, pertanyaannya adalah apakah mampu menjamin kehidupan masyarakat, tidak menghancurkan lingkungan, dan memastikan perlindungan terhadap wilayah kelola rakyat sebagai sumber pangan,” kata Musdalifah.
WALHI mendesak evaluasi menyeluruh terhadap perluasan konsesi sawit, percepatan pengakuan Wilayah Kelola Rakyat (WKR), serta penghentian solusi semu melalui perdagangan karbon. Pemulihan lingkungan dan penegakan hukum yang menyasar korporasi menjadi prasyarat utama yang mereka ajukan kepada pemerintah.
