TANGERANG — Dua gedung baru Sekolah Rakyat di Banten masuk tahap percepatan pembangunan. Gubernur Banten Andra Soni menargetkan konstruksi rampung pada 31 Mei 2027, menandai gelombang pertama program pendidikan yang digagas pemerintah pusat untuk menekan angka putus sekolah.
Proyek ini dikerjakan langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan skema bangunan baru. Berbeda dari program lain yang memanfaatkan aset lama, dua lokasi ini dibangun dari nol dan seluruh biayanya ditanggung APBN.
Dua Titik Lokasi: Lahan 10 Hektare di Cadasari dan Panggarangan
Lokasi pertama berada di Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, berdiri di atas lahan seluas 10 hektare. Sementara bangunan kedua ditempatkan di Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak.
Pemilihan lahan di dua kabupaten selatan ini bukan tanpa alasan. Angka putus sekolah di wilayah tersebut selama ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Usulan Penambahan Titik: Tiga Wilayah Masuk Daftar
Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap kabupaten/kota minimal memiliki satu Sekolah Rakyat, Pemprov Banten tidak berhenti di dua titik. Sejumlah wilayah telah diajukan untuk tahap berikutnya.
- Kota Tangerang — satu titik usulan
- Kabupaten Tangerang — dua titik usulan
- Kabupaten Pandeglang — tambahan satu titik baru
"Sejumlah wilayah telah masuk dalam daftar usulan, meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang (diusulkan dua titik), Kabupaten Pandeglang (tambahan satu titik baru)," kata Gubernur Andra Soni di Tangerang, Senin.
Target 120 Ribu Siswa: Sekolah Gratis Jadi Andalan Kedua
Pembangunan fisik Sekolah Rakyat bukan satu-satunya instrumen pengentasan putus sekolah. Pemprov Banten juga mengandalkan program sekolah gratis swasta yang hingga kini telah menyerap 60.500 siswa.
Dengan jumlah yang sama tahun depan, Gubernur Andra Soni optimistis angka tersebut bisa menembus sekitar 120 ribu siswa. "Insya Allah dengan jumlah yang sama. Artinya, tahun depan mungkin sudah menembus angka sekitar 120 ribu. Target kami dan harapan kami, bisa mengentaskan angka putus sekolah," ujarnya.
Koordinasi lintas kewenangan dengan pemerintah kabupaten/kota terus diperkuat. Perluasan akses pendidikan ini diharapkan berjalan paralel antara pembangunan infrastruktur baru dan pemanfaatan sekolah swasta yang ada.
