SERANG — Gubernur Banten Andra Soni meminta para direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk bekerja lebih optimal dan menjalankan roda perusahaan secara profesional. Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah dan BUMD di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu.
BUMD Jadi Penopang Ekonomi Warga
Andra Soni sengaja menghadirkan seluruh pimpinan BUMD dalam forum tersebut untuk mengevaluasi laporan kinerja secara komprehensif. Menurutnya, entitas usaha milik daerah merupakan tanggung jawab bersama yang harus mampu berkontribusi nyata bagi masyarakat.
"BUMD ini merupakan tanggung jawab kita bersama, bagaimana ke depan bisa menjadi salah satu penopang dari upaya-upaya Pemprov Banten dalam menyejahterakan masyarakat," ujar Andra dalam keterangannya di Serang, Rabu.
Tiga Isu Krusial yang Disoroti
Selain menekankan kinerja BUMD, rapat evaluasi triwulan kedua tahun anggaran 2026 ini juga membahas sejumlah persoalan mendesak. Gubernur mendorong seluruh OPD untuk meningkatkan soliditas dan bertindak cepat dalam merespons masalah di lapangan.
Beberapa poin krusial yang menjadi perhatian antara lain:
- Pencemaran Sungai Cisadane dan Ciujung: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) diminta melakukan penanganan secara berkelanjutan terhadap limbah yang mencemari dua sungai besar di Banten.
- Warga Banten di Arab Saudi: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) diinstruksikan untuk mendampingi warga Banten yang menghadapi masalah di Arab Saudi.
- Pertambangan Rakyat: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta memastikan program pertambangan rakyat berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah baru.
Fokus pada Realisasi Anggaran dan Tindak Lanjut BPK
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Deden Apriandi menambahkan, agenda Rapim ini juga berfokus pada progres realisasi pendapatan dan belanja daerah per 30 Juni 2026. Pemerintah Provinsi Banten juga mengevaluasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Evaluasi menyeluruh atas kinerja BUMD menjadi agenda utama agar perusahaan daerah bisa berkontribusi maksimal terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan warga Banten.
