TANGERANG — Total 62 dari 295 dapur SPPG yang tersebar di Kabupaten Tangerang saat ini tidak beroperasi. Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Tangerang, Priyo Basuki, mengonfirmasi bahwa penyebabnya tunggakan pencairan anggaran dari pusat.
"Total ada 62 SPPG berhenti, karena kebanyakan yang belum pencairan anggaran," ujar Priyo di Tangerang, Rabu (11/6/2026).
Operasional Macet Sejak Sepekan Terakhir
Priyo menjelaskan, penghentian operasional dapur SPPG di sejumlah kecamatan ini sudah terjadi sejak pekan ini. Mayoritas SPPG yang berhenti adalah yang anggaran operasionalnya belum dikirim oleh BGN pusat.
"Sudah terjadi sejak minggu ini, kebanyakan SPPG yang berhenti karena belum turun anggaran. Tapi untuk SPPG yang baru akan running," katanya.
Meski demikian, ia optimistis operasional akan kembali pulih begitu dana operasional dikirim ke masing-masing SPPG oleh BGN pusat.
Anggaran Insentif SPPG: Rp 6 Juta Per Hari per Dapur
Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini memiliki skema pendanaan yang ketat. Berdasarkan keputusan Kepala BGN, setiap SPPG mendapat insentif Rp 6 juta per hari. Angka itu berasal dari estimasi biaya sewa lahan, bangunan dapur, gudang, dan alat masak modern sebesar Rp 2.000 per porsi, dikalikan kapasitas maksimal 3.000 penerima manfaat.
Insentif dibayarkan maksimal setiap dua pekan operasional dan dihitung untuk 313 hari dalam setahun, setelah dikurangi hari Minggu.
Pimpinan BGN Baru Baru Dilantik
Persoalan pencairan dana ini muncul di tengah transisi kepemimpinan di BGN. Tiga pimpinan BGN resmi dilantik melalui Keputusan Presiden RI Nomor 18/M Tahun 2026 tertanggal 8 Juni 2026. Mereka adalah Kepala BGN Naniek Sudaryati Deyang, serta dua wakilnya, Mayjen TNI Trenggono dan Agustina Arumsari.
Dengan total 295 SPPG yang melayani 750.220 penerima manfaat, Kabupaten Tangerang menjadi salah satu daerah dengan cakupan program MBG terbesar di Provinsi Banten. Belum jelas kapan dana operasional untuk 62 SPPG yang berhenti itu akan cair.
