BANTEN — Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Dony Oskaria ini melibatkan seluruh direktur utama bank BUMN. Fokus pembahasannya bukan sekadar penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) biasa, melainkan bagaimana menghadirkan skema pembiayaan yang lebih murah dan mudah diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam pertemuan tersebut, Dony menekankan perlunya sinergi antara BP BUMN, Danantara, dan Himbara untuk menciptakan ekosistem pembiayaan perumahan yang lebih efisien. Salah satu yang dibahas adalah pemanfaatan dana kelolaan Danantara untuk menopang likuiditas bank BUMN dalam menyalurkan KPR bersubsidi.
“Kami ingin memastikan bahwa program perumahan rakyat tidak hanya berjalan, tetapi juga sustainable. Dengan adanya Danantara, kami punya instrumen baru untuk memperkuat permodalan,” ujar Dony dalam keterangan resmi yang diterima Republika.
Pemerintah sendiri menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan hunian. Dari jumlah itu, mayoritas diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bank BUMN selama ini menjadi penyalur utama KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang bunganya di bawah 9 persen.
Dengan rapat koordinasi ini, BP BUMN ingin memastikan bank-bank pelat merah memiliki daya dukung likuiditas yang cukup. Apalagi, suku bunga acuan yang masih tinggi kerap menjadi kendala bagi bank untuk menurunkan bunga KPR komersial.
Skema baru ini diharapkan bisa menekan cicilan KPR bagi pembeli rumah pertama. Selain itu, pengembang perumahan juga akan diuntungkan karena aliran dana dari bank BUMN menjadi lebih pasti. Dony menambahkan, koordinasi ini juga membahas percepatan proses akad kredit yang kerap molor akibat administrasi.
“Kami ingin prosesnya lebih cepat, bunganya lebih rendah, dan jangkauannya lebih luas. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal bagaimana rakyat bisa punya rumah layak,” tegasnya.
Rapat lanjutan direncanakan dalam waktu dekat untuk membahas teknis implementasi, termasuk skema bagi hasil antara Danantara dan bank Himbara. Jika berjalan mulus, program ini bisa menjadi terobosan baru dalam pembiayaan perumahan nasional.