SERANG — Kota Serang mengalami lonjakan arus pendatang yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, ibu kota provinsi ini kini menjadi tujuan utama migrasi bagi para pencari kerja maupun aparatur sipil negara (ASN).
Ketua Tim Statistik BPS Banten, Adam Sofian, menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi karena wilayah Tangerang Raya, seperti Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, mulai mencapai titik jenuh. Keterbatasan lahan hunian dan persaingan ekonomi yang ketat di wilayah penyangga Jakarta tersebut membuat masyarakat melirik daerah alternatif.
“Bisa diasumsikan wilayah seperti Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan sudah mengalami kejenuhan dalam kapasitas tempat tinggal dan perekonomian, sehingga masyarakat mencari alternatif wilayah lain,” ujar Adam saat ditemui di kantor BPS Banten, Rabu (6/5/2026).
Mengapa Arus Migrasi Kini Bergeser ke Kota Serang?
Status Kota Serang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten sejak tahun 2000 menjadi faktor penentu pertumbuhan wilayah dalam jangka panjang. Selain berkembang sebagai pusat birokrasi yang menarik minat ASN, kota ini juga menawarkan fasilitas publik yang dinilai lebih memadai bagi warga baru.
Peluang ekonomi di sektor industri dan perdagangan menjadi daya tarik utama bagi para pendatang. BPS mencatat bahwa mayoritas migrasi didorong oleh motivasi mencari lapangan kerja dan hunian yang lebih terjangkau dibandingkan wilayah Tangerang.
“Faktor utama perpindahan penduduk adalah ekonomi, yaitu mencari pekerjaan, kemudian tempat tinggal. Kota Serang dipilih karena fasilitas publik yang relatif lebih lengkap,” kata Adam menjelaskan dinamika tersebut.
Risiko Pengangguran di Tengah Ledakan Usia Produktif
Meski arus migrasi mendatangkan potensi ekonomi, BPS memberikan catatan kritis mengenai kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal. Saat ini, Banten sedang berada dalam fase bonus demografi yang didominasi oleh penduduk usia produktif antara 15 hingga 46 tahun.
Kondisi ini ibarat pisau bermata dua. Jika kualitas tenaga kerja tidak segera ditingkatkan, ledakan jumlah penduduk usia produktif ini justru berisiko memicu masalah sosial baru, mulai dari meningkatnya angka pengangguran hingga beban ketergantungan keluarga yang tinggi.
“Yang paling krusial dari bonus demografi adalah kualitas. Jika potensi usia produktif ini tidak diimbangi dengan kemampuan yang memadai, maka akan berdampak pada meningkatnya pengangguran, beban keluarga, hingga tingginya dependency ratio,” tegas Adam.
Data Supas 2025 Jadi Acuan Kebijakan Pembangunan
Temuan ini merupakan bagian dari hasil Survei Antar Sensus (Supas) 2025. Survei kependudukan ini digelar rutin setiap lima tahun sekali sebagai data pelengkap sensus penduduk untuk memotret dinamika warga secara lebih mendalam.
Proses pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui metode sampling di setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS). Metodologi yang digunakan telah mengacu pada standar internasional dengan supervisi dari United Nations Statistics (UN Stat) dan UNDP.
Pemerintah daerah diharapkan menggunakan hasil survei ini sebagai basis perancangan kebijakan pembangunan. Peningkatan kompetensi warga lokal menjadi agenda mendesak agar kesenjangan antara pendatang dan penduduk asli tidak semakin melebar di pasar kerja.
