KOTA TANGERANG — Diskominfo Kota Tangerang memetakan seluruh titik layanan digital yang berpotensi terdampak kerentanan PHP2Shell, mulai dari aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga situs web kecamatan dan kelurahan. Pemetaan mencakup aplikasi pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti layanan rumah sakit daerah, puskesmas, dan pajak online.
Rapat mitigasi di Ruang Akhlakul Karimah memutuskan tiga jalur penanganan berbeda sesuai tingkat risiko masing-masing aplikasi. Kepala Diskominfo Kota Tangerang Mugiya Wardhany menyebut penyesuaian teknis disiapkan agar layanan utama tidak terhenti.
"Diskominfo telah menyiapkan berbagai opsi penyesuaian teknis agar layanan utama bagi masyarakat tidak terhenti, salah satunya pembatasan akses berbasis geotagging untuk 79 aplikasi utama, seperti RSUD, puskesmas, dan pajak online, yang tetap dapat diakses dengan aman," jelas Mugiya.
Sebanyak 79 aplikasi utama tidak dimatikan, melainkan dibatasi aksesnya berbasis geotagging. Pembatasan ini menyasar layanan yang paling sering dipakai warga, termasuk RSUD, puskesmas, dan pajak online.
Untuk 36 aplikasi internal, Diskominfo mengalihkannya ke jaringan lokal atau VPN. Sementara 42 aplikasi yang dinonaktifkan sementara dialihkan ke layanan offline selama proses pembaruan sistem berlangsung.
"Masyarakat tidak perlu panik karena seluruh infrastruktur data Pemkot Tangerang berada dalam pengawasan ketat. Pelayanan publik tetap dibuka, baik secara digital maupun offline," kata Mugiya.
Sekda Herman Suwarman meminta seluruh perangkat daerah, terutama pengelola aplikasi dan layanan daring, berkoordinasi dengan Diskominfo untuk memeriksa potensi kerentanan di sistem masing-masing. Pelaporan cepat diminta jika muncul indikasi insiden yang mengganggu keamanan informasi.
"Bila ditemukan indikasi insiden yang dapat mengganggu keamanan informasi, segera laporkan dan koordinasikan dengan Diskominfo agar bisa ditangani dengan cepat dan tepat," tegas Herman.
Ia juga menekankan kesinambungan pelayanan selama mitigasi berlangsung. Perangkat daerah yang harus membatasi akses aplikasi wajib menyiapkan layanan alternatif dan menyampaikan informasinya secara jelas kepada masyarakat.
Herman menilai tingginya pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan masyarakat harus dibarengi penguatan keamanan sistem. Kerentanan PHP2Shell menjadi perhatian serius karena menyangkut data yang dipercayakan warga kepada pemerintah.
"Kami memberi perhatian serius terhadap potensi kerentanan ini. Langkah antisipasi harus menjadi prioritas agar sistem dan data yang dipercayakan masyarakat kepada pemerintah tetap aman, dan layanan digital dapat berjalan dengan baik," ujarnya.
Pengamanan digital, menurut Herman, bukan hanya soal melindungi sistem, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Warga diimbau meningkatkan kewaspadaan siber dan menjaga kerahasiaan data pribadi selama proses mitigasi berjalan.