BANTEN — Keputusan yang diteken pada 29 Juni 2026 ini menjadi payung hukum penugasan anggaran untuk Program Target Nasional Pencegahan dan Pengendalian Narkoba hingga 2030, serta Program Target Nasional Pembangunan Pedesaan Baru, Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan, dan Pembangunan Sosial-Ekonomi di Daerah Etnis Minoritas dan Pegunungan periode 2026-2035.
Untuk program pencegahan narkoba, anggaran dilimpahkan ke Kementerian Keamanan Publik dan Kementerian Pertahanan Nasional. Sementara untuk program pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, dan daerah etnis, alokasi diberikan kepada 5 kementerian/lembaga pusat dan 27 pemerintah daerah, dengan rincian lengkap di lampiran keputusan.
Kementerian, lembaga pusat, dan pemerintah daerah (Komite Rakyat) wajib menyusun, menyetujui, dan mengalokasikan rencana setiap program sesuai Pasal 6 Keputusan Pemerintah No. 358/2025/ND-CP. Aturan itu mengatur mekanisme pengelolaan dan pelaksanaan program sasaran nasional.
Pemerintah daerah juga harus mengalokasikan dana APBD yang cukup untuk setiap program, mengacu pada prinsip, kriteria, dan norma alokasi yang ditetapkan Perdana Menteri. Hasil alokasi rencana investasi publik harus dirinci—mencakup isi, proyek komponen, dan daftar proyek—dan dilaporkan ke Sistem Informasi Pemantauan dan Evaluasi Program Target Nasional, sebagaimana diatur dalam Keputusan No. 25/2025/QD-TTg.
Pemerintah pusat meminta agar penyusunan rencana investasi publik selaras dengan Kesimpulan No. 18-KL/TW (2 April 2026) dari Komite Sentral tentang rencana pembangunan sosial-ekonomi dan keuangan negara 2026-2030. Instruksi ini dikaitkan langsung dengan target ambisius pertumbuhan ekonomi "dua digit" serta Arahan No. 16/CT-TTg (23 April 2026) tentang pengelolaan modal investasi publik yang terhubung dengan akuntansi sosial-ekonomi dan penilaian efisiensi investasi.
Setiap kementerian dan daerah diminta mempercepat penyusunan rencana investasi publik jangka menengah untuk periode 2026-2030, dengan memastikan daftar tugas dan proyek yang dipilih sesuai undang-undang investasi publik, kebijakan masing-masing program, dan penilaian efektivitas sosial-ekonomi.
Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup, serta lembaga penanggung jawab proyek komponen wajib membimbing, memantau, memeriksa, dan mendesak kementerian/lembaga pusat serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan setiap program target nasional. Pengawasan ini harus memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang tertuang dalam Resolusi No. 163/2024/QH15 (27 November 2024) dan Resolusi No. 257/2025/QH15 (11 Desember 2025) dari Majelis Nasional, yang masing-masing menyetujui kebijakan investasi untuk dua program target nasional tersebut.