CILEGON — Rapat koordinasi yang mempertemukan seluruh unsur pimpinan tertinggi Al-Khairiyah pada Rabu (20/5/2026) di Hotel Royale Krakatau, Kota Cilegon, menjadi titik krusial arah organisasi ke depan. Forum yang dihadiri Majelis Syuro, Dewan Pakar, dan para wakil ketua umum ini melahirkan rekomendasi bulat untuk mempertahankan kepemimpinan KH. Ali Mujahidin.
Ketua Umum Majelis Syuro PB Al-Khairiyah, KH. Mansyur Muchyidin, yang membuka rapat secara langsung menyampaikan alasan di balik dukungan tersebut. "Kami menilai kapasitas kepemimpinan, kesinambungan program, serta keberhasilannya menjalankan amanat berbagai keputusan muktamar sebelumnya sangat baik," kata Mansyur dalam keterangan resminya.
Ia menambahkan bahwa keberlanjutan kepemimpinan dinilai sebagai ikhtiar penting menjaga stabilitas organisasi sekaligus memperkuat agenda pengabdian Al-Khairiyah kepada umat dan bangsa. Pandangan ini diamini oleh jajaran Dewan Pakar.
Wakil Ketua Dewan Pakar PB Al-Khairiyah, Prof. Dr. KH. Zakaria Syafei, memberikan nasihat penting dalam forum tersebut. Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap KH. Ali Mujahidin harus tetap berada dalam koridor etika organisasi dan tradisi musyawarah yang menjadi ruh Al-Khairiyah.
"Prinsip 'wa sywirhum fil amr' dan 'amruhum syr bainahum' harus dipegang teguh," ujarnya merujuk pada ayat Al-Quran yang menekankan musyawarah sebagai landasan pengambilan keputusan. Sekretaris Dewan Pakar, Dr. H. Mahfud Salimi, serta anggota Dewan Pakar lainnya, termasuk Prof. Dr. H. Mufti Ali, turut memperkuat pandangan strategis tersebut.
Ketua Dewan Pakar PB Al-Khairiyah, Prof. Dr. KH. Amin Suma, merumuskan seluruh pandangan yang mengemuka. Ia menekankan pentingnya persatuan, kedewasaan organisasi, dan orientasi perjuangan ke depan. Tak hanya soal kepemimpinan, Amin Suma juga memberikan masukan strategis untuk pelaksanaan Muktamar XI.
Ia menyarankan panitia mengundang Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai bentuk penghormatan sekaligus penguatan posisi Al-Khairiyah dalam percaturan kebangsaan. Selain itu, ia mendorong jajaran pengurus untuk bersilaturahmi kepada Pemerintah Provinsi Banten guna memohon doa, restu, dan dukungan terhadap penyelenggaraan muktamar.
Sekretaris Jenderal PB Al-Khairiyah, H. Ahmad Munji, mengungkapkan bahwa Muktamar XI direncanakan berlangsung pada 16–18 Oktober 2026. Lokasinya di Kampus Peradaban Al-Khairiyah, Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
Struktur kepanitiaan pun telah rampung. Dr. Rafiudin ditunjuk sebagai Ketua Steering Committee (SC) didampingi Ahmad Trias Sundoro sebagai sekretaris. Sementara di jajaran Organizing Committee (OC), Dr. Sayuti dipercaya sebagai ketua bersama H. Juju Adiwikarta sebagai sekretaris.
Ahmad Munji menegaskan bahwa dukungan terhadap KH. Ali Mujahidin merupakan aspirasi yang mengemuka secara kuat dalam rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, kepemimpinan Ali Mujahidin dinilai mampu menerjemahkan amanat muktamar sebelumnya secara progresif, sekaligus menjaga kesinambungan gerakan dakwah Al-Khairiyah.