BANTEN — Penjualan mobil listrik di Indonesia mencapai 16.791 unit pada Oktober 2026, naik tipis dari 16.042 unit bulan sebelumnya. Secara kumulatif Januari-Oktober 2026, wholesales sudah menyentuh 133.983 unit atau melesat 94,9 persen dibanding periode sama tahun lalu. Di balik angka penjualan, produksi lokal justru melesat lebih kencang dengan akumulasi 100.805 unit.
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat produksi mobil listrik dalam negeri pada Oktober 2026 mencapai 20.200 unit. Capaian itu menjadi angka produksi bulanan tertinggi sepanjang tahun 2026. Sepanjang Januari-Oktober, akumulasi produksi sudah menembus 100.805 unit, naik 425,2 persen dari periode yang sama tahun lalu yang hanya 19.192 unit.
Lompatan produksi ini tidak lepas dari kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada pabrikan yang menikmati fasilitas impor. Sejumlah merek yang menjual mobil listrik di Indonesia kini sudah merakit kendaraannya di dalam negeri, dan itu terlihat langsung dari selisih antara angka produksi dan penjualan wholesales.
Angka wholesales Oktober 2026 sebesar 16.791 unit memang hanya naik tipis dari September yang menyentuh 16.042 unit. Tapi bila ditarik sejak awal tahun, pertumbuhannya jauh lebih agresif. Kumulatif 133.983 unit atau naik 94,9 persen dibanding Januari-Oktober tahun lalu.
Artinya, pasar mobil listrik Indonesia hampir menggandakan volumenya dalam setahun. Kenaikan ini terjadi meski pemerintah mulai mencabut sejumlah keistimewaan fiskal yang sebelumnya dinikmati produsen.
Mulai tahun ini, mobil listrik tidak lagi mendapat perlakuan istimewa seperti sebelumnya. Pemerintah pernah memberi bea masuk 0 persen bagi produsen yang mengimpor kendaraan dalam bentuk CBU, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Investasi Nomor 6/2023 juncto Peraturan Menteri Investasi Nomor 1/2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2024.
Dalam skema normal, mobil yang datang lewat jalur importasi CBU semestinya dikenai tarif bea masuk hingga 50 persen. Fasilitas itu diberikan dengan syarat ketat yang harus dipenuhi pabrikan penerimanya.
Produsen yang ingin menikmati fasilitas bea masuk 0 persen wajib memenuhi komitmen produksi 1:1. Mereka harus memproduksi mobil di dalam negeri dengan jumlah dan spesifikasi teknis minimal setara dengan unit yang diimpor, plus melampirkan bank garansi sebagai jaminan komitmen.
Pabrikan juga diwajibkan memulai produksi lokal dalam rentang 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027. Volume produksinya harus setara kuota impor CBU yang sudah dinikmati. Ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan pemerintah menjadi syarat tambahan yang tidak bisa dilewati.
Dengan tenggat yang masih berjalan hingga akhir 2027, angka produksi lokal berpotensi terus naik. Sebaliknya, penjualan bulanan yang hanya tumbuh tipis pada Oktober menunjukkan pasar mulai butuh pemicu baru selain insentif.