SERANG — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Hadiyanto memimpin langsung pertemuan dengan jajaran PTA Banten. Kedatangannya diterima Ketua PTA Banten Abdullah, didampingi Sekretaris PTA Banten Laila Istiadah, Panitera, serta sejumlah pejabat struktural di lingkungan peradilan agama tersebut.
Agenda utamanya bukan sekadar silaturahmi antarlembaga. Pertemuan itu menjadi ruang menjajaki kerja sama agar layanan hukum lebih mudah dijangkau warga Banten, terutama yang selama ini bergantung pada Posbankum di tingkat desa dan kelurahan.
Hadiyanto menilai Posbankum yang tersebar di desa dan kelurahan belum bekerja maksimal tanpa dukungan instansi lain. Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga diperlukan agar warga tidak perlu jauh-jauh mencari informasi hukum.
"Posbankum menjadi salah satu upaya mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Melalui sinergi dengan berbagai pihak, kami berharap masyarakat dapat memperoleh pemahaman dan akses terhadap layanan hukum secara lebih mudah, termasuk ketika menghadapi persoalan keluarga maupun permasalahan hukum lainnya," ujar Hadiyanto.
Persoalan keluarga menjadi salah satu titik temu yang disorot dalam pertemuan. Kanwil Kemenkum Banten menilai peradilan agama punya kewenangan langsung atas perkara seperti perceraian, hak asuh anak, hingga warisan yang kerap dialami warga di tingkat RT/RW.
Kerja sama dengan lingkungan peradilan agama dinilai berpotensi memperkuat pemahaman masyarakat soal proses dan mekanisme penyelesaian perkara. Dengan koordinasi yang baik, warga diharapkan mendapat informasi tepat sebelum menempuh langkah hukum.
Abdullah menyambut baik kunjungan tersebut. Ia berharap komunikasi dan koordinasi yang sudah terjalin bisa ditingkatkan lewat berbagai bentuk kolaborasi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Harapan serupa disampaikan soal perluasan akses informasi dan pelayanan hukum, khususnya bagi warga yang selama ini kesulitan memahami prosedur berperkara di pengadilan agama.
Selain optimalisasi Posbankum, pertemuan itu membahas peluang kerja sama di bidang edukasi dan penguatan pemahaman hukum bagi masyarakat. Rencana ini akan disusun dengan tetap memperhatikan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga.
Kanwil Kementerian Hukum Banten menyatakan komitmennya terus membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Upaya itu disebut sebagai bagian dari langkah menghadirkan pelayanan hukum yang lebih mudah dijangkau, inklusif, dan berdampak langsung bagi warga Provinsi Banten.
Belum ada jadwal pasti soal bentuk kerja sama yang akan dituangkan, apakah dalam nota kesepahaman atau program bersama. Yang jelas, kedua lembaga sepakat menjadikan Posbankum sebagai ujung tombak layanan di tingkat desa dan kelurahan.