BANTEN — Kalshi, platform pasar prediksi berbasis kontrak berjangka, menelan kekalahan hukum di Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit ke-9. Majelis hakim menolak gugatan Kalshi yang mencoba memblokir Nevada untuk mengatur platform tersebut. Ini menjadi pukulan beruntun bagi Kalshi yang tengah menghadapi tekanan regulasi di berbagai negara bagian.
Keputusan ini keluar beberapa bulan setelah regulator perjudian dan Jaksa Agung Nevada menggugat Kalshi pada Februari lalu. Nevada menuding platform itu menghindari kewajiban memiliki lisensi judi olahraga untuk beroperasi di wilayahnya. Tanpa izin tersebut, aktivitas Kalshi dianggap melanggar hukum negara bagian.
Nevada bukan satu-satunya negara bagian yang mempersoalkan keberadaan Kalshi dan platform sejenis seperti Polymarket. Connecticut baru-baru ini menyusul dengan menuduh Kalshi menjalankan operasi taruhan olahraga tanpa lisensi dan berupaya melarangnya beroperasi. Rhode Island, New York, dan Arizona juga tengah mengambil langkah hukum serupa.
Di tengah gelombang penolakan itu, ada satu keputusan yang berbeda. Pada April lalu, pengadilan federal lain memutuskan New Jersey tidak punya wewenang untuk mengenakan regulasi terhadap Kalshi. Dua keputusan yang bertolak belakang ini memperlihatkan belum ada garis hukum yang jelas bagi industri pasar prediksi di AS.
Persoalan fundamental yang belum tuntas adalah siapa pemegang otoritas final atas pasar prediksi: negara bagian atau Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC). Selama belum ada keputusan definitif, setiap negara bagian bisa menginterpretasikan aturannya sendiri terhadap platform semacam ini.
Kebingungan regulasi ini kian runyam karena pertumbuhan pasar prediksi yang sangat cepat. Menariknya, CFTC justru menggugat tiga negara bagian yang berinisiatif menangani Kalshi dan Polymarket secara mandiri. Langkah ini menunjukkan tarik-menarik kewenangan antara regulator federal dan negara bagian belum menemui titik temu.
Bagi pengguna platform seperti Kalshi, ketidakpastian hukum ini berarti layanan bisa berubah atau dihentikan sewaktu-waktu di negara bagian tertentu. Putusan yang berbeda-beda antar pengadilan juga menyulitkan platform untuk menyusun strategi kepatuhan yang konsisten.
Belum ada indikasi apakah Kalshi akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung setelah kekalahan di Sirkuit ke-9. Yang jelas, pertarungan hukum ini masih jauh dari selesai dan akan terus menjadi sorotan pelaku industri teknologi finansial di AS.
Di Indonesia, pasar prediksi semacam ini tidak memiliki padanan langsung karena regulasi perjudian yang ketat. Namun, perkembangan hukum di AS tetap relevan untuk dipantau mengingat platform digital global kerap mencari celah regulasi lintas yurisdiksi.