BANTEN — Wacana pemanfaatan motor listrik untuk program MBG kembali menuai sorotan. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, dalam konferensi pers yang ditayangkan CNN Indonesia, secara terbuka menyebut bahwa kendaraan tersebut sejatinya tidak diperlukan oleh para kepala SPPG. Menurutnya, tugas utama kepala SPPG adalah melakukan pengawasan di dalam dapur umum, bukan mobilitas ke lapangan.
"Sebenarnya tadinya itu kan mau untuk kepala SPPG. Sebenarnya menurut kami nggak membutuhkan lah, karena fungsi mereka kan sebenarnya lebih kepada pengawasan di dalam situ, mereka nggak yang perlu motor ke lapangan dan sebagainya," ujar Agustina.
Permasalahan tidak berhenti pada aspek fungsi. Agustina mengungkapkan bahwa motor yang sudah terlanjur dibeli oleh pemerintah adalah motor listrik bergaya trail. Desain tangguh dan posisi setang yang lebar dinilai kurang ergonomis jika digunakan oleh ibu-ibu yang mayoritas menjadi kepala SPPG. Ia mencontohkan ketidakcocokan jika motor tersebut dipakai untuk mengantar paket makanan bagi ibu hamil, menyusui, dan balita (3B).
"Sudah telanjur motor trail loh. Artinya ya mungkin buat ibu-ibu kayaknya nggak cocok ya kalau motor trail," tambahnya.
Selain masalah desain, faktor infrastruktur pengisian daya juga menjadi pertimbangan serius. Agustina menyoroti bahwa tidak semua daerah sasaran program MBG memiliki Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Memberikan motor listrik ke wilayah yang belum terjangkau listrik pengisian justru akan menyulitkan operasional di lapangan.
"Nanti dikasihnya di daerah yang SPKLU-nya belum ada padahal itu motor listrik. Nah itu kan nggak bisa sembarangan," tegasnya.
Alih-alih menganggur, BGN berencana mengalihkan motor listrik yang sudah terbeli ke kementerian atau lembaga lain yang lebih membutuhkan. Agustina menyebutkan bahwa beberapa instansi telah menyampaikan minatnya. Di antaranya adalah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) untuk petugas lapangan, penyuluh pertanian, hingga tenaga pengajar.
"Silakan mengajukan, kata Pak Presiden, silakan Kementerian yang kebutuhannya apa, nanti biar dikaji oleh tim dari Presiden sendiri. Kalau kami sifatnya nanti mengikuti saja," pungkas Agustina.
Keputusan final mengenai nasib motor listrik MBG ini kini berada di tangan tim kajian Presiden. Langkah ini diambil untuk memastikan aset negara yang sudah dibeli bisa digunakan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.