TANGERANG — Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menegaskan bahwa koordinasi dengan camat dan kades merupakan langkah awal untuk mengontrol jalannya program MBG. Ia meminta para aparat desa mendata jumlah dapur SPPG yang beroperasi di setiap kecamatan dan kelurahan.
"Kita koordinasi sama camat dan kades, mendata berapa dapur SPPG yang ada di masing-masing wilayah. Sekaligus juga bantu controlling atau pengawasan supaya nanti ke depannya anak-anak masuk sekolah ini makanannya lebih terkontrol," kata Intan di Tangerang, Rabu.
Selain aspek pengawasan, Pemkab Tangerang juga memastikan seluruh dapur MBG mengutamakan bahan pangan lokal. Langkah ini diambil untuk menghidupkan roda perekonomian masyarakat bawah melalui pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat.
"Pasti yang pasti kualitas dan higienis. Supaya anak-anak kita semua terjamin makanannya," ucap Intan. "Dan kita juga berharap semua dapur SPPG yang ada bisa menggunakan bahan pangan lokal, juga kerja sama dengan UMKM sekitar," sambungnya.
Langkah Pemkab Tangerang ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Presiden meminta seluruh kepala daerah, camat, kepala desa, hingga jajaran TNI dan Polri ikut mengawasi pelaksanaan program MBG. Hal ini menyusul adanya indikasi penyimpangan yang ditemukan di lapangan.
Saat memberikan arahan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat lalu, Presiden memerintahkan aparat untuk memeriksa seluruh dapur MBG tanpa terkecuali. "Kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa, boleh periksa semua dapur MBG, saudara periksa," tegasnya.
Presiden meminta setiap temuan penyimpangan segera dilaporkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) atau langsung kepadanya. "Laporkan ke kepala BGN, kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang, ngomong ke TikTok langsung, aku kirim tim untuk selesaikan," ujar Presiden.