BANTEN — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kenaikan signifikan penerimaan negara dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (15/6). Capaian ini menjadi sinyal positif di tengah tekanan ekonomi global yang masih membayangi prospek fiskal Indonesia.
Purbaya menjelaskan peningkatan tersebut tidak terjadi secara otomatis. Pemerintah menjalankan reformasi sistem perpajakan dan kepabeanan secara paralel dengan penindakan terhadap wajib pajak yang mangkir.
“Ini dicapai antara lain melalui reformasi sistem pajak dan bea cukai serta penindakan tegas penunggak pajak dan penyelundupan,” ujar Purbaya.
Pengawasan terhadap aktivitas ekonomi yang berpotensi menggerus penerimaan negara juga diperketat. Langkah ini disebut Purbaya bertujuan menciptakan sistem yang lebih adil bagi pelaku usaha yang patuh membayar kewajibannya.
Hingga akhir Mei 2026, defisit anggaran tercatat dalam kondisi terkendali. Purbaya menilai kondisi ini menunjukkan stabilitas ekonomi dan kesinambungan fiskal Indonesia masih terjaga dengan baik.
Pemerintah tidak hanya mengandalkan sisi penerimaan. Kualitas belanja negara dan pengelolaan pembiayaan yang inovatif turut menjadi pilar untuk memastikan APBN tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kementerian Keuangan terus menjaga kinerja fiskal untuk mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi melalui berbagai langkah strategis dalam rangka pencapaian optimalisasi pendapatan, belanja berkualitas, dan pembiayaan inovatif,” pungkas Purbaya.
Target pendapatan negara dalam APBN 2026 dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun. Dengan capaian Rp1.185 triliun dalam lima bulan pertama, pemerintah masih perlu menggenjot penerimaan di semester kedua.
Reformasi di sektor pajak dan bea cukai diperkirakan terus menjadi andalan. Namun, tekanan dari perlambatan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas tetap menjadi variabel yang harus diwaspadai dalam menjaga momentum pertumbuhan penerimaan negara.