BANTEN — Jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa John Field, pemilik Blueray Cargo, dalam sidang lanjutan pada 12 Juni 2026. Dalam keterangan itu, jaksa mengungkap dugaan pemberian uang sebesar Rp3 miliar per bulan yang berlangsung tujuh kali sejak Juli 2025 hingga Januari 2026. Total nilai dugaan aliran dana yang disebut mengalir ke pejabat berkode "BC1" itu mencapai Rp21 miliar.
Pada persidangan sebelumnya, 20 Mei 2026, jaksa juga menyebut adanya dugaan penerimaan uang senilai 213.600 dolar Singapura, yang nilainya mendekati Rp3 miliar. Hingga saat ini, seluruh dugaan tersebut masih dalam proses pembuktian dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan keterlibatan pihak tertentu secara hukum.
Gus Lilur, pemilik Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup), menilai munculnya nama Djaka di persidangan telah mencoreng pemerintahan. "Kita ingin seluruh pembantu Presiden betul-betul membantu Presiden. Tapi saya melihat pembantu Presiden yang satu ini, Dirjen Bea Cukai, tidak membantu. Malah bikin malu Presiden," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (14/6).
Menurut Gus Lilur, pejabat setingkat direktur jenderal semestinya fokus menjaga penerimaan negara dan memperbaiki tata kelola kepabeanan. Ia menilai penindakan yang dilakukan Bea Cukai selama ini hanya bersifat seremonial. "Penindakan yang dilakukan hanya selebrasi tanpa esensi. Tidak ada penegakan hukum sampai ke akar. Hanya tim penangkap truk di jalanan," kata Gus Lilur.
Di tengah tekanan publik, Djaka Budhi Utama justru tampil dalam konferensi pers pada 9 Juni 2026. Ia mengumumkan keberhasilan operasi gabungan Bea Cukai, PJR Polda Metro Jaya, dan Pusat Polisi Militer TNI dalam mengungkap pengiriman rokok ilegal tanpa pita cukai di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR).
Dalam operasi tersebut, petugas menyita 8.944.800 batang rokok ilegal dengan nilai barang diperkirakan mencapai Rp13,28 miliar. Bea Cukai menyebut potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai Rp8,66 miliar. Namun, langkah ini dinilai Gus Lilur belum menyentuh akar persoalan yang lebih besar dalam tata kelola kepabeanan.
Gus Lilur menekankan bahwa kebijakan pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara, memberantas transfer pricing, dan under invoicing akan lebih efektif jika dijalankan pejabat berintegritas. Ia mendesak Presiden Prabowo mempertimbangkan pergantian pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
"Semoga Presiden segera mencopot dan mengganti Dirjen Bea Cukai dengan pengganti yang lebih punya patriotisme dan punya harga diri dalam membela kemuliaan Republik Indonesia," kata Gus Lilur. Proses hukum di KPK masih terus berjalan, dan semua pihak yang disebut dalam persidangan memiliki hak untuk memberikan klarifikasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.