BANTEN — Kebijakan populis pemerintah yang mempertahankan tarif listrik tanpa kenaikan sejak 2017 mulai menunjukkan dampak nyata di APBN. Beban subsidi dan kompensasi yang harus dibayarkan ke PT PLN (Persero) pada tahun anggaran 2026 mencapai Rp244,83 triliun. Jumlah itu terdiri dari subsidi listrik murni sebesar Rp100,83 triliun dan kompensasi tarif nonsubsidi yang ditahan sebesar Rp144 triliun.
Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengungkapkan realisasi penyerapan dana ini sudah sangat deras sejak awal tahun. "Hingga April ini, realisasi penyerapan subsidi listrik dan kompensasi telah mencapai Rp59,9 triliun. Rinciannya adalah subsidi reguler telah terserap sebesar Rp30,16 triliun dan sisanya untuk dana kompensasi sebesar Rp29,74 triliun," paparnya.
Lonjakan beban negara ini tidak lepas dari bauran energi pembangkit listrik nasional yang masih sangat bergantung pada fosil. Data Kementerian ESDM menunjukkan, 85 persen pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan batu bara (56 persen), gas (23 persen), dan BBM (6 persen).
Realisasi konsumsi batu bara pada awal 2026 bahkan melesat hingga 64,87 persen dari target awal yang hanya 52 persen. Akibatnya, biaya produksi listrik ikut terkerek naik dan membuat celah antara tarif jual ke pelanggan dengan biaya pokok produksi semakin lebar. Pemerintah kemudian menutup celah itu melalui pos kompensasi di APBN.
Jika ditarik ke belakang, tren beban ini terus membengkak: Rp123 triliun pada 2023, Rp177 triliun pada 2024, Rp211 triliun pada 2025, dan kini Rp244,83 triliun pada 2026.
Di sisi lain, pemerintah justru memperluas akses listrik bersubsidi. Kementerian ESDM membidik 45,91 juta pelanggan golongan bersubsidi pada 2027. Target penjualan listrik bersubsidi diproyeksikan mencapai 83,6 Terawatt-hour (TWh) atau 24 persen dari total penjualan listrik nasional yang sebesar 348,78 TWh.
Tri Winarno menjelaskan, perluasan ini menyasar daerah-daerah yang belum terlistriki. Berdasarkan pemetaan, masih ada 10.068 lokasi di seluruh Indonesia yang gelap gulita. Konsentrasi terbesar berada di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara yang mencapai 5.555 lokasi atau lebih dari 55 persen dari total target nasional. "Ini mencerminkan tantangan geografis kepulauan atau keterpecilan wilayah yang sangat berat untuk ditembus jaringan distribusi konvensional," tegasnya.
Sementara itu, Kalimantan masih menyisakan 1.099 lokasi di pedalaman, dan Pulau Jawa yang relatif maju pun masih memiliki 1.630 lokasi gelap, mayoritas di Jawa Barat dan Jawa Timur.
Dengan beban subsidi yang terus membengkak dan target perluasan pelanggan yang agresif, pemerintah berada dalam posisi sulit: menahan tarif untuk menjaga daya beli masyarakat, namun harus merogoh kocek APBN semakin dalam setiap tahun.