BANTEN — Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa gelaran kunjungan kenegaraan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar agenda seremonial. Langkah tersebut, menurutnya, merupakan implementasi langsung dari amanat konstitusi untuk turut serta dalam perdamaian dunia.
"Terkait dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi saat ini, kita tidak bisa mengikuti jalur-jalur konvensional karena situasinya juga tidak biasa. Dan ini amat mengundang Indonesia ingin terlibat dalam upaya perdamaian dan ketertiban dunia secara proaktif," ujar Sugiono di Jakarta, Rabu (3/6).
Sugiono menjelaskan, eskalasi tensi geopolitik global saat ini menuntut perubahan strategi diplomasi. Pendekatan lama yang cenderung pasif dinilai tidak lagi relevan untuk melindungi kepentingan nasional di tengah persaingan antarnegara besar yang semakin sengit.
Menurutnya, Indonesia harus hadir di berbagai forum internasional dan pertemuan bilateral. Kehadiran ini bukan sekadar untuk menunjukkan eksistensi, melainkan untuk secara aktif menawarkan solusi dan menjembatani perbedaan.
"Jadi implementasinya atau konsekuensinya dari ini adalah kita harus hadir di banyak tempat. Kita harus berkawan dengan semuanya," tegas Menlu.
Pernyataan Sugiono sekaligus menegaskan posisi Indonesia yang tidak akan berpihak pada blok atau negara tertentu. Prinsip bebas aktif yang diusung sejak era kemerdekaan tetap menjadi landasan, namun dengan pendekatan yang lebih proaktif dan terukur.
Indonesia, kata Sugiono, perlu menjalin persahabatan dan kemitraan yang lebih erat dengan seluruh komunitas internasional. Hal ini dinilai krusial di tengah dinamika global yang kerap memaksa negara untuk memilih salah satu kubu.
Meski bersifat proaktif, Sugiono memastikan setiap kunjungan Presiden telah melalui prosedur diplomatik yang ketat. Seluruh agenda direncanakan secara matang dengan mempertimbangkan substansi dan prioritas nasional.
"Jadi Presiden menentukan, kita kasih saran mengenai substansi-substansi dan prioritas yang perlu dibahas," tuturnya.
Pernyataan ini sekaligus menjawab kritik yang kerap muncul di publik mengenai efektivitas perjalanan dinas kepala negara. Pemerintah menegaskan bahwa setiap kunjungan memiliki target diplomasi yang jelas, mulai dari penguatan kerja sama ekonomi hingga isu keamanan regional.