BANTEN — Wakil Ketua Komite II DPD RI Angelius Wake Kako menegaskan pertumbuhan ekonomi daerah harus ditopang empat komponen sekaligus, bukan hanya investasi. Keempatnya adalah investasi, belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, serta selisih ekspor dan impor. Menurut dia, ketergantungan pada satu komponen membuat manfaat pembangunan tidak menyentuh warga sekitar.
Angelius menyampaikan hal tersebut dalam forum Senator Menyapa Episode III bertema "Kekayaan Alam Melimpah, Kesejahteraan Lokal Terwujud" di Studio II CNN Indonesia, Jakarta. Forum itu mempertemukan pimpinan DPD RI, pemerintah daerah, dan akademisi untuk mengevaluasi mekanisme tindak lanjut kebijakan.
Menurut Angelius, pemerintah selama ini terlalu sering mengumumkan capaian pertumbuhan dari sisi investasi, termasuk lewat proyek hilirisasi. Padahal, empat komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi semestinya berjalan bersama.
"Ketika kita selalu umumkan sekarang, misalnya daerah mengeluh, tapi kita hanya selalu menggunakan satu dari empat komponen untuk membentuk pertumbuhan ekonomi, yaitu investasi," kata Angelius, Kamis (19/11).
Ia menilai investasi seharusnya tidak berhenti sebagai angka di atas kertas. Pembangunan industri mesti menggerakkan perekonomian warga di sekitarnya, bukan hanya mencatat nilai masuknya modal.
Angelius menyoroti keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di kawasan industri yang sudah beroperasi bertahun-tahun. Menurut dia, fasilitas dan insentif yang diberikan pemerintah kepada investor harus dibarengi kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat setempat.
"Kalau TKA itu masih ada setelah 10 tahun, bagi saya kita gagal," ujarnya.
Pernyataan itu menegaskan bahwa evaluasi investasi tidak cukup dilihat dari nilai nominal. Pemerintah dinilai perlu mengukur seberapa besar tenaga kerja lokal terserap setelah insentif diberikan.
Angelius juga menyoroti ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan di daerah penghasil tambang. Ia menyinggung garis kemiskinan Rp662 ribu per kapita per bulan sebagai bahan evaluasi.
Menurut dia, tingginya pertumbuhan ekonomi semestinya tercermin pada peningkatan kesejahteraan warga. Bila angka pertumbuhan naik tetapi kemiskinan tetap tinggi, ada persoalan dalam distribusi manfaat pembangunan.
Sektor tambang dinilai Angelius sebagai industri berteknologi tinggi, bermodal besar, dan berisiko tinggi. Karena itu, tidak semua warga bisa masuk langsung ke inti operasi perusahaan.
"Tambang itu high tech, high capital, high risk. Tidak semua orang Indonesia bisa masuk di situ. Masyarakat berharap hanya dari supply chain saja," kata Angelius.
Ia mendorong masyarakat lokal mendapat kesempatan memasok kebutuhan pekerja, mulai dari ayam, daging, telur, hingga bahan pangan lain. Dengan begitu, peternak, petani, dan pelaku usaha kecil di sekitar kawasan industri ikut memperoleh peluang usaha.
Angelius menekankan pemerintah tidak bisa melepas warga bersaing langsung dengan pemasok dari luar daerah tanpa pendampingan. Pembinaan diperlukan agar pelaku usaha lokal mampu memenuhi standar perusahaan besar.
Perusahaan diminta memiliki skema jelas soal target penyerapan tenaga kerja lokal dan keterlibatan pemasok dari daerah sekitar. Pemerintah pun didorong mengawal pemenuhan target tersebut.
Angelius menegaskan sektor pertambangan seharusnya menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi, bukan satu-satunya tumpuan masyarakat. Investasi, penyerapan tenaga kerja, rantai pasok, dan keterlibatan pelaku usaha lokal perlu berjalan beriringan.
Forum Senator Menyapa Episode III juga menghadirkan Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, dan Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian ESDM Tirta Nugraha Mursitama. Dialog disiarkan CNN Indonesia TV, YouTube CNN Indonesia, dan live streaming CNNIndonesia.com mulai pukul 19.00 WIB.