ESDM Banten Jamin TN Ujung Kulon Bebas Tambang, Ini Dasar Regulasinya

Penulis: Pandu Wibisono  •  Rabu, 18 November 2026 | 12:50:01 WIB
Kepala Dinas ESDM Banten Ari James Faraddy menegaskan tidak ada ruang aktivitas tambang di kawasan TN Ujung Kulon.

BANTEN — Dinas ESDM Provinsi Banten memastikan tidak ada kegiatan pertambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, baik di darat maupun perairan sekitarnya. Jaminan itu bersandar pada Perda RTRW Banten Nomor 1 Tahun 2023 yang menetapkan TNUK sebagai wilayah konservasi. Kepastian ini sekaligus menutup spekulasi soal potensi mineral di perairan sekitar taman nasional.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Ari James Faraddy menyatakan regulasi kewilayahan tidak memberi ruang bagi aktivitas tambang di TNUK. Pernyataan itu disampaikan menyusul beredarnya pembahasan soal potensi mineral pembawa di sebagian perairan kawasan tersebut.

Menurut Ari, peta Wilayah Pertambangan disusun dan ditetapkan Pemerintah Pusat berdasarkan potensi bahan galian. Namun izin usaha pertambangan tetap mensyaratkan pemenuhan aspek kesesuaian pemanfaatan ruang melalui dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), baik di darat maupun di perairan laut.

Perda RTRW Banten Kunci Larangan Tambang di TNUK

Dasar hukumnya adalah Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten. Dalam aturan itu, wilayah darat dan laut kawasan TNUK ditetapkan sebagai wilayah konservasi yang tidak memperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pertambangan.

"Dengan demikian, secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan bahwa di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan," tegas Ari kepada detikcom, Rabu (18/11).

Ari juga mengingatkan status TNUK sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991. Pemanfaatan wilayahnya tunduk pada ketentuan pengaturan kawasan konservasi, sehingga kegiatan tambang tidak diperbolehkan.

Kepmen ESDM 65/2026: TNUK Bukan Wilayah Pertambangan

Di tingkat pusat, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Angga memastikan TNUK tidak masuk dalam wilayah pertambangan. Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang diputuskan 12 Februari 2026.

"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Dwi dalam keterangan resmi, Selasa (17/11).

Potensi Mineral di Perairan TNUK Tidak Otomatis Bisa Ditambang

Data dan informasi geologi menunjukkan sebagian wilayah perairan TNUK memiliki potensi mineral pembawa. Potensi itu memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Namun Dwi menegaskan penetapan WUP bukan izin. Status itu merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan.

"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," jelasnya.

Apa Artinya bagi Investor Sektor Tambang

Bagi pelaku usaha, kepastian ini menutup peluang mengajukan izin di kawasan TNUK dan perairan sekitarnya. Perusahaan yang sebelumnya mencermati potensi mineral di wilayah tersebut perlu mengalihkan kajian ke lokasi lain yang masuk peta Wilayah Pertambangan Banten.

Kementerian ESDM menyatakan komitmen memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara berjalan sesuai ketentuan hukum, dengan memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.

"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tandas Dwi.

TNUK dikenal sebagai habitat terakhir badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Setiap perubahan peruntukan kawasan berpotensi memantik perhatian publik dan lembaga konservasi internasional, mengingat statusnya sebagai Situs Warisan Dunia.

Reporter: Pandu Wibisono
Sumber: cnnindonesia.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top