TANGERANG — Achmad Sujana, yang akrab disapa Joe'na, menyampaikan desakan itu kepada Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang, Pemkot Tangerang, dan aparat penegak hukum. Ia meminta riwayat penerbitan SHGB serta dugaan kejanggalan pembiayaan pemulihan lingkungan di lokasi dibuka secara transparan.
Menurut Joe'na, klarifikasi resmi dibutuhkan agar publik mendapat hak mengetahui proses perizinan dan dasar hukum yang dipakai saat itu. Permintaan itu ia sampaikan dengan merujuk pada UU Keterbukaan Informasi Publik.
AWII menyoroti papan plang pengawasan di kawasan Situ Gede yang mencantumkan logo Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Tinggi, dan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. Bagi Joe'na, pencantuman logo institusi penegak hukum dan kementerian seharusnya menjadi jaminan mutlak atas pengamanan aset negara.
"Jika logo KPK, Kejati, dan Kementerian PUPR sudah tertera jelas di papan plang pengawasan, bagaimana mungkin masih muncul dugaan hilangnya aset negara? Di mana efektivitas fungsi pengawasan APH, jika pada praktiknya status lahan tersebut masih menyisakan tanda tanya besar?" tegas Joe'na, Rabu (18/11/2026).
DPP AWII menuntut kejelasan status hak pengelolaan lahan 14 hektare tersebut. Pertanyaannya, apakah objek lahan berada di bawah kewenangan Dinas PUPR Provinsi Banten atau Pemerintah Kota Tangerang.
Sujana menekankan, bila merujuk riwayat inventarisasinya, pelimpahan aset dari Provinsi Jawa Barat membuat lahan itu merupakan aset sah milik Pemprov Banten. "Namun dugaan kuat pak Arief Wismansyah mantan Walikota Tangerang pernah menerbitkan izinnya, maka itu alasan adanya tiang pancang," ujarnya.
Secara khusus, AWII meminta pertanggungjawaban dan klarifikasi resmi dari Kantah Kota Tangerang selaku instansi penerbit sertifikat. Sertifikat yang dipersoalkan adalah SHGB Nomor 812 milik pengembang kawasan estate Kota Ayodhya, PT Alfa Goldland Realty, yang dalam sejumlah dokumen lapangan juga disebut PT Golden Alfa Reality.
"ATR/BPN Kota Tangerang wajib, harus menjelaskan itu kepada publik secara terbuka: atas dasar warkah, alas hak, dan rekomendasi teknis dari instansi mana hingga SHGB Nomor 812 atas nama PT Alfa Goldland Realty bisa diterbitkan di atas lahan yang semestinya tercatat sebagai aset Pemprov Banten hasil inventarisasi dari Jawa Barat? Tidak mungkin SHGB terbit tanpa adanya verifikasi riwayat tanah dan pelepasan aset," paparnya.
AWII juga menyoroti rencana pembangunan jembatan yang sempat dikaitkan dengan skema Corporate Social Responsibility pihak pengembang. Jembatan itu dinilai sarat kepentingan komersial untuk membuka akses jalur kawasan estate milik pengembang di Kawasan Kota Ayodhya.
Pemkot Tangerang disinyalir sempat menerbitkan izin pembangunan jembatan sebagai jalur penghubung dari arah RSUD Kota Tangerang menuju lintasan Kota Modernland yang melintasi Situ Gede. Proyek itu kemudian dihentikan dan dibatalkan oleh Pemprov Banten.
"Kami mendesak agar hal ini bisa diusut tuntas dan ditindak tegas. Apakah benar izin pembangunan jembatan melintasi Situ Gede tersebut sudah sempat terbit, Apakah sudah ditandatangani oleh Arief Wismansyah saat beliau masih menjabat sebagai Wali Kota Tangerang?" ujarnya.
Joe'na mengaku telah memerintahkan rekan-rekan di DPP, DPD, dan DPC AWII Kota Tangerang untuk meminta keterangan mendetail kepada Arief Wismansyah. Klarifikasi juga diminta dari PT Alfa Goldland Realty.
Persoalan lain yang disoroti AWII adalah mekanisme pembiayaan pemulihan dampak lingkungan di areal Situ Gede yang diduga menyalahi aturan. Joe'na mengaku sempat bertemu langsung dengan Kepala UPT Balai Besar Wilayah Sungai PUPR Provinsi Banten Supriadi saat meninjau pekerjaan di lapangan.
Pada awalnya, pekerjaan pemulihan tersebut diduga merupakan proyek yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. AWII meminta penjelasan atas dasar hukum pembiayaan itu mengingat status lahan yang masih menjadi polemik.