TANGERANG — Kepala Bapenda Banten Berly Rizki Natakusumah menyatakan penagihan dilakukan dengan mendatangi langsung perusahaan yang memiliki catatan tunggakan. Tunggakan itu mencakup sejumlah jenis pajak daerah, mulai dari pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).
"Door to door. Tapi kita lebih kepada perusahaan-perusahaan yang memang memiliki catatan tunggakan," kata Berly saat diwawancarai awak media pada Selasa (10/11/2026).
Perusahaan penunggak berasal dari berbagai sektor usaha, dengan konsentrasi terbanyak di wilayah Tangerang. Berly tidak merinci jumlah tunggakan per perusahaan maupun per sektor.
Pemprov Banten menargetkan pendapatan daerah Rp9,7 triliun pada 2026. Realisasi hingga kini baru 79,40 persen dari target tersebut.
Berly mengakui capaian itu belum ideal, tetapi masih berada dalam tahap normal untuk pencapaian target tahunan. "Untuk saat ini memang belum ideal tapi masih dalam tahap yang normal untuk pencapaian target pendapatan 2026. Persentase sampai dengan saat ini 79,40 persen," ujarnya.
Bapenda akan memaksimalkan seluruh potensi pendapatan agar target penerimaan tercapai 100 persen sesuai arahan Gubernur Banten. Selain menagih tunggakan, instansi itu melakukan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak.
Sektor pajak daerah masih menjadi kontributor terbesar pendapatan asli daerah (PAD) Banten. Penyumbang utamanya berasal dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor menghadapi tantangan. Kebijakan tarif pajak kendaraan listrik belum diberlakukan, sehingga menimbulkan kehilangan potensi penerimaan.
"Itu masih terkendala karena itu menjadi salah satu bagian yang loss potensi sebanyak Rp400 miliar," kata Berly.