SERANG — Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyatakan pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam mengentaskan permukiman kumuh. Ia menyebut sinergi dengan lembaga non-pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci percepatan penanganan.
"Harapannya tentu kita ingin kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Serang terus berkurang dari total sekitar 160-an lokasi. Kami ingin mengubah kawasan tersebut menjadi hunian yang layak, sehat, dan aman," kata Ratu Rachmatuzakiyah di Serang.
Penanganan tahap awal menyasar kawasan kumuh di Desa Domas, Kecamatan Pontang. Warga yang tinggal di sempadan sungai direlokasi ke lokasi yang lebih aman dan legal.
Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia memberikan hibah pembangunan unit rumah layak huni melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Yayasan itu juga melakukan pembinaan ekonomi bagi warga penerima manfaat.
Ketua Komida Sugeng Triyono mengatakan pihaknya akan memfasilitasi skema pembiayaan terjangkau untuk pengadaan lahan relokasi. Lahan tersebut dapat dicicil masyarakat penerima manfaat sesuai kapasitas ekonomi masing-masing.
Pemkab Serang mengintegrasikan program ini bersama Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3) dan kementerian terkait. Kolaborasi lintas sektor dinilai memperbesar peluang penataan kawasan kumuh berjalan berkelanjutan.
Pemkab Serang optimistis penataan kawasan kumuh secara berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan. Perbaikan hunian diarahkan tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga kesehatan dan keamanan lingkungan.
Dari total sekitar 160 titik, penataan dilakukan bertahap dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dukungan mitra. Pemerintah daerah berharap model kolaborasi di Desa Domas bisa direplikasi ke kecamatan lain.