SERANG — Pemprov Banten menempuh jalur kolaborasi dengan dunia usaha untuk memperbesar serapan lulusan SMK. PT Gyokai Indonesia Kompeten, lembaga yang bergerak di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, dilibatkan dalam penyusunan skema pemantapan kompetensi dan penyaluran magang industri bagi para siswa.
Gubernur Banten Andra Soni menilai potensi lulusan SMK belum tergarap optimal. Menurutnya, formulasi yang tengah dimatangkan diarahkan agar lulusan lebih siap bersaing di pasar kerja.
Pemprov Banten menyambungkan komitmen ini dengan Program Sekolah Gratis. Penerima manfaat program tersebut mayoritas merupakan siswa SMK.
Andra menyebut dukungan itu menyentuh pemenuhan standar sertifikasi hingga pelatihan bahasa asing. Dua hal itu, katanya, kerap menjadi syarat utama dari pihak industri.
"Program Sekolah Gratis ini sangat membantu dalam pemenuhan standar sertifikasi serta pelatihan bahasa asing yang kerap menjadi syarat utama dari pihak industri. Kami terus mendorong agar kapasitas anak didik SMK kita meningkat," ujar Gubernur Banten Andra Soni di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang.
Andra menyambut positif langkah PT Gyokai Indonesia Kompeten yang siap bersinergi dengan Pemprov Banten. "Semoga niat baik kita bersama dimudahkan dan diberikan kekuatan untuk merealisasikan rencana ini," tambahnya.
CEO PT Gyokai Indonesia Kompeten Teguh Imam Pambudi menjelaskan, sinergi ini difokuskan pada penempatan kerja nyata lewat program pemagangan. Ia sepakat lulusan baru SMK perlu bekal pengalaman praktis sebelum masuk tahapan profesional.
Teguh memaparkan, pengalaman kerja sering menjadi prasyarat sebelum pelamar memperoleh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di perusahaan. Lewat magang, lulusan SMK mendapat pengalaman riil yang dibutuhkan industri.
"Melalui program magang inilah, para lulusan SMK akan mendapatkan pengalaman riil yang sangat dibutuhkan oleh industri. Mereka tidak hanya belajar teori, tetapi langsung mempraktikkannya di lapangan," ungkap Teguh.
Sebagai langkah konkret, PT Gyokai Indonesia Kompeten telah menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) Polda Banten. PKS serupa juga dijalin dengan sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Banten.
Ke depan, program ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten. Koordinasi itu diarahkan agar ekosistem pendidikan dan penempatan kerja berjalan selaras.