SERANG — Hampir seluruh kursi direksi di perusahaan pelat merah Banten bakal terisi wajah baru. Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menyebut angka perombakan mencapai 95 persen dari total jajaran direksi yang ada saat ini.
Proses seleksi tengah berjalan dan saat ini masih menunggu rekapitulasi hasil Uji Kompetensi Keahlian (UKK) yang digelar bersama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada 8-9 Agustus 2026.
Dimyati menegaskan bahwa perombakan ini bukan sekadar ganti orang, melainkan bagian dari reformasi tata kelola BUMD. Ia menyebut laporan dari Sekretaris Daerah dan Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan masih dalam tahap akhir.
"Laporan Pak Sekda dengan Pak Karo Ekbang, saat ini masih di tahapan-tahapannya. Yang lulus sekian, yang tidak lulus sekian," kata Dimyati di Serang, Kamis (27/8/2026).
Ia memperkirakan mayoritas direksi yang ditetapkan nantinya adalah figur-figur baru yang lolos seleksi ketat. Namun, ia belum mau memastikan seluruh nama lama akan tersingkir. "Kayaknya 95 persen baru ya. Tapi kita lihat nanti, yang lama bagaimana. Tapi kita ingin mereformasi organisasi yang ada," tegasnya.
Kendati mayoritas kursi akan diisi orang baru, Wagub membuka peluang bagi direksi lama yang tidak terpilih untuk tetap ditempatkan di posisi lain di lingkungan BUMD. Syaratnya, rekam jejak mereka harus bersih dan tidak tersangkut perkara hukum.
"Jadi kalau misalnya yang bersangkutan nggak masuk sebagai direksi, maka dia pada positioning di tempat yang sama. Tapi intinya, yang penting jangan tersangkut masalah hukum," ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan mengatakan proses seleksi saat ini masih menunggu hasil akhir dari tim penilai Untirta. UKK yang diikuti para calon telah dilaksanakan pada 8-9 Agustus 2026.
"UKK dilaksanakan tanggal 8 sampai 9. Namun, saya belum menerima laporan pastinya kapan tim penilai dari Untirta menyelesaikan rekapitulasi nilai para peserta," kata Deden.
Perombakan direksi BUMD ini ditargetkan rampung setelah Pemprov Banten menerima hasil akhir dari tim penilai Untirta. Keputusan final akan menjadi pijakan bagi Pemprov untuk membentuk jajaran direksi yang lebih kredibel dan akuntabel ke depan.