SERANG — Perilaku transaksi masyarakat Banten sedang berubah cepat. Bank Indonesia mencatat perputaran uang kartal di provinsi ini terkontraksi dua digit pada paruh pertama tahun ini, sementara kanal pembayaran digital justru tumbuh eksponensial hingga puluhan triliun rupiah.
Data BI Banten menunjukkan aliran uang tunai yang keluar (outflow) pada Januari–Juni 2026 hanya mencapai Rp 5,17 triliun, turun dari Rp 5,29 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Adapun aliran uang masuk (inflow) tercatat Rp 2,17 triliun, lebih rendah dibandingkan Rp 2,50 triliun pada semester I 2025.
Deputi Direktur BI Banten, Agus Sumirat, mengatakan penurunan ini bukan sekadar fluktuasi musiman, melainkan cermin perubahan kebiasaan masyarakat yang mulai meninggalkan uang fisik. Transaksi nontunai melalui RTGS, SKNBI, BI-FAST, dan uang elektronik kini terus meningkat.
“Penurunan ini terjadi karena mindset digital masyarakat Banten sudah mulai berjalan. Transaksi non-tunai melalui RTGS, SKNBI, BI-FAST, dan uang elektronik kini cenderung terus meningkat dibandingkan transaksi tunai,” kata Agus di Serang, Senin.
Data BI mencatat volume transaksi QRIS di Banten sepanjang semester I 2026 melesat 68,02 persen secara tahunan menjadi 92,2 juta transaksi. Nilainya pun meroket 58,51 persen menjadi Rp 65,29 triliun.
Ekosistem digital di Banten kini menjaring 3,7 juta pengguna QRIS. Hampir separuhnya—tepatnya 40,80 persen—berasal dari kelompok usia produktif. Dari sisi penyedia jasa, tercatat 2,9 juta merchant atau meningkat 25,55 persen, dengan 95,52 persen di antaranya adalah pelaku UMKM.
Meski tumbuh signifikan, adopsi transaksi digital di Banten belum merata. BI mencatat lebih dari 80 persen transaksi QRIS masih terpusat di kawasan Tangerang Raya—Tangerang Kota dan Kabupaten menyumbang 51 persen, sementara Tangerang Selatan 22 persen.
Wilayah lain masih jauh tertinggal. Serang baru menyumbang 12,82 persen transaksi, sementara Cilegon berada di posisi terendah dengan porsi hanya 4,26 persen. Angka ini menunjukkan kesenjangan infrastruktur dan literasi digital antardaerah masih menjadi pekerjaan rumah.
Di sisi pemerintahan, BI juga memacu Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Hingga kini, seluruh kota/kabupaten dan Pemprov Banten telah berstatus “Digital” dengan indeks ETPD di atas 90 persen.
Kota Tangerang Selatan memimpin dengan indeks 99,50 persen, disusul Kota Serang 98,25 persen. Adapun Kabupaten Pandeglang berada di posisi terendah dengan indeks 93,72 persen—masih tergolong tinggi, namun menunjukkan ruang perbaikan di daerah selatan Banten.