TANGERANG — Bea Cukai Banten memfokuskan pengawasan pada perusahaan jasa titipan (PJT) dalam Operasi ASAP yang berlangsung selama 18 hari. Petugas mendatangi sejumlah lokasi PJT di Kabupaten Tangerang untuk memeriksa barang kiriman yang diduga mengandung rokok ilegal. Langkah ini diambil karena jalur pengiriman barang kerap dimanfaatkan untuk mendistribusikan BKC tanpa pita cukai resmi.
Peredaran rokok ilegal melalui PJT menjadi perhatian serius Bea Cukai Banten. Barang kiriman yang tidak jelas asal-usulnya kerap lolos dari pengawasan jika tidak dilakukan pemeriksaan langsung. Operasi ASAP dirancang untuk memutus rantai distribusi ini sejak dari titik pengiriman.
“Kami mendatangi PJT untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang kiriman, sekaligus memperkuat pengawasan atas potensi pengiriman rokok ilegal,” demikian pernyataan resmi Bea Cukai Banten dalam rilis yang diterima, Kamis (27/6/2026). Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya preventif dan pengawasan aktif.
Setiap bungkus rokok ilegal yang beredar tanpa pita cukai berarti negara kehilangan pendapatan dari bea cukai. Di Banten, peredaran barang kena cukai ilegal masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Operasi ASAP diharapkan mampu menekan angka kebocoran yang selama ini merugikan negara miliaran rupiah per tahun.
Selain fungsi pengawasan dan penindakan, Bea Cukai Banten juga mengajak masyarakat untuk ikut serta. “Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam upaya memberantas peredaran BKC ilegal,” tulis keterangan resmi tersebut.
Masyarakat yang mengetahui indikasi peredaran rokok ilegal bisa melapor ke kantor Bea Cukai terdekat atau melalui pusat layanan Bravo Bea Cukai di linktr.ee/bravobeacukai. Laporan dari warga dinilai efektif untuk memperluas jangkauan pengawasan di lapangan.
Bea Cukai Banten menekankan bahwa sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan. Tujuannya menciptakan iklim usaha yang tertib dan berkeadilan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran BKC ilegal.