BANTEN — Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa pembentukan DSI bukanlah sekadar wacana. Menurutnya, sudah ada fakta nyata di lapangan mengenai praktik kecurangan dalam perdagangan internasional yang selama ini merugikan negara.
"Yang penting idenya kita sepakat dulu bahwa selama ini ada fakta yang terjadi terkait transfer pricing dan under invoicing," ujar Dony, Sabtu (27/6/2026).
Dony menjelaskan bahwa praktik transfer pricing dan pelaporan nilai transaksi di bawah harga sebenarnya menjadi celah utama yang menghambat optimalisasi kontribusi sektor sumber daya alam. Selama ini, komoditas strategis Indonesia kerap diperdagangkan dengan harga yang tidak wajar di dokumen ekspor, sehingga potensi devisa yang seharusnya masuk ke dalam negeri menjadi lebih kecil.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan bahwa dalam dua dekade terakhir, nilai kebocoran akibat praktik ini mencapai angka yang sangat fantastis. Angka USD 343 miliar tersebut setara dengan hampir setengah dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
Kehadiran DSI diharapkan menjadi alat bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap transaksi ekspor. Berbeda dengan skema sebelumnya yang terfragmentasi, DSI akan menjadi satu pintu pengawasan terintegrasi untuk komoditas seperti batu bara, nikel, kelapa sawit, dan mineral kritis lainnya.
Langkah ini dinilai krusial mengingat Indonesia adalah salah satu eksportir terbesar komoditas mentah dunia. Tanpa pengawasan yang ketat, potensi pendapatan negara dari sektor ini terus tergerus oleh praktik bisnis tidak transparan.
Dengan adanya BUMN ekspor ini, pemerintah optimistis penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional bisa meningkat signifikan. DSI akan bekerja langsung di bawah koordinasi Danantara untuk memastikan setiap dolar hasil ekspor tercatat dengan benar dan kembali ke dalam negeri.