CILEGON — Program Beasiswa Cilegon Juare yang menjadi salah satu andalan Pemerintah Kota Cilegon dalam mendukung pendidikan tinggi kini tengah memasuki fase pengawasan ketat. Pemkot melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Cilegon melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke sejumlah kampus mitra untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.
Kepala Bagian Kesra Setda Kota Cilegon, Rahmatullah, mengatakan bahwa monev dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, tim menyambangi enam perguruan tinggi swasta di Provinsi Banten dari total 22 kampus yang telah menjalin kerja sama dengan Pemkot.
Menurut Rahmatullah, pengelolaan Beasiswa Cilegon Juare tidak bisa berjalan sendiri tanpa keterlibatan aktif pihak kampus. Kampus dinilai sebagai garda terdepan yang memantau aktivitas akademik mahasiswa penerima beasiswa setiap hari.
“Kami melakukan monev dalam rangka memastikan pengelolaan Beasiswa Cilegon Juare ini bisa berjalan optimal, karena kami tidak bisa lepas dari peran kampus. Karena bagaimanapun kampus ini yang pertama memantau aktivitas keseharian mahasiswa penerimaan beasiswa, itu ada nya di kampus,” ujar Rahmatullah, Jumat (26/6/2026).
Pemkot tidak hanya sekadar mengecek daftar hadir mahasiswa. Ada tiga aspek utama yang menjadi fokus pengawasan. Pertama, memastikan mahasiswa yang menerima beasiswa tetap menjalani kuliah sesuai target, misalnya hingga delapan semester. Kedua, memantau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa agar tidak turun drastis. Ketiga, memastikan dana beasiswa benar-benar digunakan untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan penunjang akademik lainnya, bukan untuk keperluan di luar itu.
“Misalkan sampai 8 semester, supaya bisa tahu juga, ada tidak kira-kira turun motivasi belajar atau ada masalah di IPK. Kita menjembatani, bagaimana supaya motivasi penerima beasiswa, itu dipantau juga oleh kampusnya,” katanya.
Selain fungsi pengawasan, monev ini juga menjadi ajang pengumpulan data mutakhir. Rahmatullah menyebut, data mahasiswa yang sudah menerima beasiswa dan yang masih potensial—khususnya dari kalangan tidak mampu—sangat penting untuk perencanaan kuota ke depan.
“Ini juga akan membantu pihak dari pengelola program beasiswa, supaya kita sudah ada databasenya lebih dahulu supaya bisa menghitung dengan jumlah kuota yang ada,” ucap Rahmatullah.
Pemkot juga meminta kampus untuk proaktif melaporkan jika ada mahasiswa penerima beasiswa yang tidak membayar UKT. “Jadi misalkan kalau ada mahasiswa yang tidak membayar biaya UKT, tolong dilaporkan ke kita. Jadi kita saling berbagi informasi itu,” paparnya.
Rahmatullah menegaskan bahwa kegiatan monev ini tidak berhenti di enam kampus. Pemkot akan melanjutkan pemantauan ke 16 perguruan tinggi mitra lainnya secara rutin dan berkala. “Kami akan lakukan secara rutin untuk dilakukan pemantauan,” pungkasnya.