SERANG — Pemerintah Provinsi Banten memastikan proses penjaringan calon Direktur Utama (Dirut) untuk tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terus berjalan. Panitia Seleksi (Pansel) yang telah dibentuk saat ini sudah mulai menerima berkas pendaftaran dari para kandidat.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi Banten, Ismail, mengungkapkan tiga perusahaan daerah yang kini tak memiliki nahkoda adalah PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Banten, PT Banten Global Development (BGD), dan PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM).
“Saat ini sudah ada beberapa yang mendaftar,” kata Ismail, Senin (22/6/2026).
Kekosongan di tiga BUMD ini disebut terjadi karena faktor yang beragam. Mulai dari masa jabatan direktur sebelumnya yang habis, ada yang meninggal dunia, hingga persoalan hukum yang menimpa pimpinan lama.
Ismail menjelaskan, seluruh tahapan seleksi terbuka ini dijadwalkan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pansel. Jika tidak ada kendala, jabatan Direktur Utama di tiga perusahaan daerah itu bisa terisi paling cepat pada Agustus 2026.
“Paling kalau kita lihat jadwal mungkin sekitar bulan Agustus–September. Kan pansel nanti yang menentukan,” ujarnya.
Penentuan akhir siapa yang duduk sebagai direktur utama sepenuhnya berada di tangan Panitia Seleksi. Pemerintah provinsi menyerahkan proses penjaringan dan evaluasi kepada tim yang telah dibentuk.
Pemprov Banten berharap direksi baru yang terpilih nantinya mampu membawa perubahan signifikan pada kinerja BUMD. Target utamanya adalah memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami berharap dengan direksi yang baru, target perusahaan dapat tercapai dan kontribusi terhadap daerah semakin meningkat,” pungkas Ismail.
Proses seleksi ini menjadi perhatian karena tiga BUMD tersebut bergerak di sektor strategis. Jamkrida Banten bergerak di bidang penjaminan kredit, BGD fokus pada pengembangan investasi dan bisnis, sementara PT Agrobisnis Banten Mandiri mengelola sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.